Pembangunan Tol Palindra Tepat Waktu

22 Nopember 2015
 Komisi IV DPRD Sumsel menilai pembangunan Jalan Tol Palembang-Indralaya (Palindra) on schedule atau tepat waktu.
"Karena mereka masih memperkeras pondasi awal, pasir itu, itu yang mereka lakukan, " ungkap Ketua Komisi 1V DPRD Sumsel, Herpanto, Kamis (26/11/2015).
Apalagi pihaknya menilai jumlah biaya, pekerjaan dan waktu sudah sejalan.
Pekan lalu Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan, dan rombongan meninjau langsung jalan Tol Palindra di kawasan Pemulutan, lokasi tol tersebut.
Mereka datang dalam rangka pengawasan terhadap proyek pembiayaan yang menjadi bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
"PT Sarana Multi Infrastruktur kan sudah beri permodalan untuk tol Palindra sebesar 30 persen, kami mau lihat efektivitasnya seperti apa," kata Marwan.
Dari 22 km, hanya 5 km lahan yang keras, sisanya 17 km berupa rawa. Meski begitu, Marwan mengakui kalau progres pembebasan lahan tol Palindra yang tercepat dari proyek tol lain.
Pihaknya mendapat penjelasan kalau lahan rawa akan digarap dengan sistem vakum sehingga lebih efektif secara pengerjaan.
Sistem ini membuat lahan yang terpakai tidak menyerempet lahan milik warga. Marwan mengatakan, jika melihat progres yang dikerjakan PT Hutama Karya, pihaknya yakin tol Palindra bisa selesai 2017 nanti.
Menurutnya kemajuan tol Palindra berbeda dengan tol Terbanggi Besar-Bakaheuni yang terkendala pembebasan lahan. Di sana, banyak lahan yang di atasnya sudah berdiri rumah masyarakat.
"Tol Palindra ini paling cepat progresnya dibanding tol Trans Sumatera lainnya," katanya.
sumber : http://palembang.tribunnews.com/2015/11/26/pembangunan-tol-palindra-tepat-waktu

Jokowi Tunjuk Hutama Karya Garap Semua Ruas Tol Sumatera

Rencana pemerintah membangun jalan tol Trans Sumatera semakin jelas dengan adanya payung hukum yang kuat. Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2015 untuk kepastian perencanaan dan kesinambungan pembangunan jalan tol tersebut. Sebelum 2019, sebanyak 8 ruas tol Trans Sumatera ditargetkan sudah beroperasi.

Perpres yang diteken Jokowi pada 22 Oktober lalu itu merevisi Perpres Nomor 124 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Dalam beleid yang anyar, pemerintah memastikan pembangunan jalan tol Trans Sumatera dari Bakauheni (Lampung) sampai Banda Aceh (NAD). Ini berbeda dari Perpres sebelumnya yang cuma menyatakan pembangunan beberapa ruas tol di Sumatera.

Untuk menautkan Bakauheni-Banda Aceh dengan jalan tol, pemerintah membaginya dalam 24 ruas jalan tol. Sebagai tahap pertama, sebanyak delapan ruas jalan tol akan dibangun, yaitu:  ruas Medan – Binjai, ruas Palembang – Simpang Indralaya, ruas Pekanbaru – Dumai, ruas Bakauheni – Terbanggi Besar; ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang, ruas Pematang Panggang – Kayu Agung, ruas Palembang-Tanjung Api-api, dan ruas Kisaran – Tebing Tinggi.

“Pengoperasian dan pemeliharaan 8 jalan tol dilaksanakan paling lambat akhir tahun 2019,” bunyi Pasal 2A ayat (2) Perpres tersebut. Pada Perpres sebelumnya, pemerintah hanya  menyebutkan empat ruas jalan tol yang harus didahulukan, yaitu ruas Medan – Binjai, ruas Palembang – Simpang Indralaya, ruas Pekanbaru – Dumau, dan ruas Bakauheni – Terbanggi Besar. Selain itu, tak disebutkan tenggat waktu penyelesaiannya.

Adapun pelaksana pembangunan delapan proyek  jalan tol di Sumatera tersebut adalah PT Hutama Karya (Persero). Bahkan, mengacu Pasal 2 ayat (2) Perpres baru itu, Hutama Karya yang diserahi tugas membangun semua 24 ruas tol Trans Sumatera. Perusahaan BUMN ini dapat bekerja sama dengan pihak lain melalui pembentukan anak perusahaan patungan. Namun, Hutama Karya harus menjadi pemegang saham mayoritas di anak usaha itu.

Kalau pembangunan konstruksi jalan tol itu rampung, Hutama Karya dapat mengalihkan hak pengelolaannya ke anak usaha nya. Syaratnya, harus berdasarkan persetujuan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan pertimbangan Menteri BUMN.

(Baca: Proyek Tol Sumatera Terhambat Masalah Lahan)

Sebenarnya, proyek pengerjaan jalan tol Trans Sumatera sudah dimulai beberapa bulan lalu. Jokowi meresmikan pembangunan jalan tol ruas Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api Api (MBBPT) sepanjang 434 kilometer pada April lalu. Selain itu, ruas Pekanbaru – Kandis – Dumai akan dimulai akhir bulan ini.

Namun, pembangunan jalan tol itu menghadapi sejumlah kendala. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan sepanjang 135 kilometer ruas tol Trans Sumatera masih terkendala lahan. Lahan ini berada di daerah Provinsi Riau yakni ruas tol Pekanbaru – Kandis – Dumai.

Kendala lain adalah permodalan. Dalam pembahasan APBN 2016, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan pemerintah senilai Rp 40,4 triliun, termasuk PMN untuk Hutama Karya senilai Rp 3 triliun. Direktur Utama Hutama Karya I Gusti Ngurah Putra pernah menyatakan, akan menyiapkan skenario lain pendanaan, yang salah satunya pinjaman dari lembaga keuangan.

(Baca: PMN Ditunda, Pembangunan Ruas Tol Sumatera Terancam Mangkrak)

Untuk menjamin kelancaran proses pembangunan, Presiden melalui Perpres anyar tersebut memerintahkan Menteri PUPR untuk mengevaluasi pengoperasian jalan tol Sumatera dan melakukan langkah-langkah penyelesaian. Selain itu, memerintahkan para menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati memberikan dukungan untuk percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera. Dukungan itu dituangkan dalam bentuk kesepahaman (service level agreement) antara Hutama Karya dengan para menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati terkait.

Berikut ini 24 ruas jalan tol Trans Sumatera yang akan dibangun Hutama Karya.

1. Ruas Medan – Binjai
2. Ruas Palembang – Simpang Indralaya
3. Ruas Pekanbaru – Dumai
4. Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar
5. Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang
6. Ruas Pematang Panggang – Kayu Agung
7. Ruas Palembang – Tanjung Api – api
8. Ruas Kisaran – Tebing Tinggi
9. Ruas Betung (Sp. Sekayu) – Tempino –Jambi
10. Ruas Jalan Tol Jambi – Rengat
11. Ruas Jalan Tol Rengat – Pekanbaru
12. Ruas Dumai – Sp. Sigambal – Rantau Prapat
13. Ruas Rantau Prapat – Kisaran
14. Ruas Binjai – Langsa
15. Ruas Langsa – Lhokseumawe
16. Ruas Lhokseumawe – Sigli
17. Ruas Sigli – Banda Aceh
18. Ruas Simpang Indralaya – Muara Enim
19. Ruas Muara Enim – Lahat – Lubuk Linggau
20. Ruas Lubuk Linggau – Curup –Bengkulu
21. Ruas Pekanbaru – Bangkinang -Payakumbuh – Bukit Tinggi
22. Ruas Bukit Tinggi – Padang Panjang -Lubuk Alung – Padang
23. Ruas Tebing Tinggi – P. Siantar – Prapat – Tarutung – Sibolga
24. Ruas Batu Ampar – Muka Kuning – Bandara Hang Nadim

Sumber : http://katadata.co.id/berita/2015/11/20/jokowi-tunjuk-hutama-karya-garap-semua-ruas-tol-sumatera#sthash.0PQ6rzzq.dpbs

Rencana pemerintah membangun jalan tol Trans Sumatera semakin jelas dengan adanya payung hukum yang kuat. Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2015 untuk kepastian perencanaan dan kesinambungan pembangunan jalan tol tersebut. Sebelum 2019, sebanyak 8 ruas tol Trans Sumatera ditargetkan sudah beroperasi.
Perpres yang diteken Jokowi pada 22 Oktober lalu itu merevisi Perpres Nomor 124 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Dalam beleid yang anyar, pemerintah memastikan pembangunan jalan tol Trans Sumatera dari Bakauheni (Lampung) sampai Banda Aceh (NAD). Ini berbeda dari Perpres sebelumnya yang cuma menyatakan pembangunan beberapa ruas tol di Sumatera.
- See more at: http://katadata.co.id/berita/2015/11/20/jokowi-tunjuk-hutama-karya-garap-semua-ruas-tol-sumatera#sthash.0PQ6rzzq.dpuf

Rencana pemerintah membangun jalan tol Trans Sumatera semakin jelas dengan adanya payung hukum yang kuat. Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2015 untuk kepastian perencanaan dan kesinambungan pembangunan jalan tol tersebut. Sebelum 2019, sebanyak 8 ruas tol Trans Sumatera ditargetkan sudah beroperasi.
Perpres yang diteken Jokowi pada 22 Oktober lalu itu merevisi Perpres Nomor 124 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Dalam beleid yang anyar, pemerintah memastikan pembangunan jalan tol Trans Sumatera dari Bakauheni (Lampung) sampai Banda Aceh (NAD). Ini berbeda dari Perpres sebelumnya yang cuma menyatakan pembangunan beberapa ruas tol di Sumatera.
Untuk menautkan Bakauheni-Banda Aceh dengan jalan tol, pemerintah membaginya dalam 24 ruas jalan tol. Sebagai tahap pertama, sebanyak delapan ruas jalan tol akan dibangun, yaitu:  ruas Medan – Binjai, ruas Palembang – Simpang Indralaya, ruas Pekanbaru – Dumai, ruas Bakauheni – Terbanggi Besar; ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang, ruas Pematang Panggang – Kayu Agung, ruas Palembang-Tanjung Api-api, dan ruas Kisaran – Tebing Tinggi.
“Pengoperasian dan pemeliharaan 8 jalan tol dilaksanakan paling lambat akhir tahun 2019,” bunyi Pasal 2A ayat (2) Perpres tersebut. Pada Perpres sebelumnya, pemerintah hanya  menyebutkan empat ruas jalan tol yang harus didahulukan, yaitu ruas Medan – Binjai, ruas Palembang – Simpang Indralaya, ruas Pekanbaru – Dumau, dan ruas Bakauheni – Terbanggi Besar. Selain itu, tak disebutkan tenggat waktu penyelesaiannya.
Adapun pelaksana pembangunan delapan proyek  jalan tol di Sumatera tersebut adalah PT Hutama Karya (Persero). Bahkan, mengacu Pasal 2 ayat (2) Perpres baru itu, Hutama Karya yang diserahi tugas membangun semua 24 ruas tol Trans Sumatera. Perusahaan BUMN ini dapat bekerja sama dengan pihak lain melalui pembentukan anak perusahaan patungan. Namun, Hutama Karya harus menjadi pemegang saham mayoritas di anak usaha itu.
Kalau pembangunan konstruksi jalan tol itu rampung, Hutama Karya dapat mengalihkan hak pengelolaannya ke anak usaha nya. Syaratnya, harus berdasarkan persetujuan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan pertimbangan Menteri BUMN.
(Baca: Proyek Tol Sumatera Terhambat Masalah Lahan)
Sebenarnya, proyek pengerjaan jalan tol Trans Sumatera sudah dimulai beberapa bulan lalu. Jokowi meresmikan pembangunan jalan tol ruas Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api Api (MBBPT) sepanjang 434 kilometer pada April lalu. Selain itu, ruas Pekanbaru – Kandis – Dumai akan dimulai akhir bulan ini.
Namun, pembangunan jalan tol itu menghadapi sejumlah kendala. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan sepanjang 135 kilometer ruas tol Trans Sumatera masih terkendala lahan. Lahan ini berada di daerah Provinsi Riau yakni ruas tol Pekanbaru – Kandis – Dumai.
Kendala lain adalah permodalan. Dalam pembahasan APBN 2016, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan pemerintah senilai Rp 40,4 triliun, termasuk PMN untuk Hutama Karya senilai Rp 3 triliun. Direktur Utama Hutama Karya I Gusti Ngurah Putra pernah menyatakan, akan menyiapkan skenario lain pendanaan, yang salah satunya pinjaman dari lembaga keuangan.
(Baca: PMN Ditunda, Pembangunan Ruas Tol Sumatera Terancam Mangkrak)
Untuk menjamin kelancaran proses pembangunan, Presiden melalui Perpres anyar tersebut memerintahkan Menteri PUPR untuk mengevaluasi pengoperasian jalan tol Sumatera dan melakukan langkah-langkah penyelesaian. Selain itu, memerintahkan para menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati memberikan dukungan untuk percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera. Dukungan itu dituangkan dalam bentuk kesepahaman (service level agreement) antara Hutama Karya dengan para menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati terkait.
Berikut ini 24 ruas jalan tol Trans Sumatera yang akan dibangun Hutama Karya.

1. Ruas Medan – Binjai
2. Ruas Palembang – Simpang Indralaya
3. Ruas Pekanbaru – Dumai
4. Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar
5. Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang
6. Ruas Pematang Panggang – Kayu Agung
7. Ruas Palembang – Tanjung Api – api
8. Ruas Kisaran – Tebing Tinggi
9. Ruas Betung (Sp. Sekayu) – Tempino –Jambi
10. Ruas Jalan Tol Jambi – Rengat
11. Ruas Jalan Tol Rengat – Pekanbaru
12. Ruas Dumai – Sp. Sigambal – Rantau Prapat
13. Ruas Rantau Prapat – Kisaran
14. Ruas Binjai – Langsa
15. Ruas Langsa – Lhokseumawe
16. Ruas Lhokseumawe – Sigli
17. Ruas Sigli – Banda Aceh
18. Ruas Simpang Indralaya – Muara Enim
19. Ruas Muara Enim – Lahat – Lubuk Linggau
20. Ruas Lubuk Linggau – Curup –Bengkulu
21. Ruas Pekanbaru – Bangkinang -Payakumbuh – Bukit Tinggi
22. Ruas Bukit Tinggi – Padang Panjang -Lubuk Alung – Padang
23. Ruas Tebing Tinggi – P. Siantar – Prapat – Tarutung – Sibolga
24. Ruas Batu Ampar – Muka Kuning – Bandara Hang Nadim

- See more at: http://katadata.co.id/berita/2015/11/20/jokowi-tunjuk-hutama-karya-garap-semua-ruas-tol-sumatera#sthash.0PQ6rzzq.dpuf

Rencana pemerintah membangun jalan tol Trans Sumatera semakin jelas dengan adanya payung hukum yang kuat. Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2015 untuk kepastian perencanaan dan kesinambungan pembangunan jalan tol tersebut. Sebelum 2019, sebanyak 8 ruas tol Trans Sumatera ditargetkan sudah beroperasi.
Perpres yang diteken Jokowi pada 22 Oktober lalu itu merevisi Perpres Nomor 124 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Dalam beleid yang anyar, pemerintah memastikan pembangunan jalan tol Trans Sumatera dari Bakauheni (Lampung) sampai Banda Aceh (NAD). Ini berbeda dari Perpres sebelumnya yang cuma menyatakan pembangunan beberapa ruas tol di Sumatera.
Untuk menautkan Bakauheni-Banda Aceh dengan jalan tol, pemerintah membaginya dalam 24 ruas jalan tol. Sebagai tahap pertama, sebanyak delapan ruas jalan tol akan dibangun, yaitu:  ruas Medan – Binjai, ruas Palembang – Simpang Indralaya, ruas Pekanbaru – Dumai, ruas Bakauheni – Terbanggi Besar; ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang, ruas Pematang Panggang – Kayu Agung, ruas Palembang-Tanjung Api-api, dan ruas Kisaran – Tebing Tinggi.
“Pengoperasian dan pemeliharaan 8 jalan tol dilaksanakan paling lambat akhir tahun 2019,” bunyi Pasal 2A ayat (2) Perpres tersebut. Pada Perpres sebelumnya, pemerintah hanya  menyebutkan empat ruas jalan tol yang harus didahulukan, yaitu ruas Medan – Binjai, ruas Palembang – Simpang Indralaya, ruas Pekanbaru – Dumau, dan ruas Bakauheni – Terbanggi Besar. Selain itu, tak disebutkan tenggat waktu penyelesaiannya.
Adapun pelaksana pembangunan delapan proyek  jalan tol di Sumatera tersebut adalah PT Hutama Karya (Persero). Bahkan, mengacu Pasal 2 ayat (2) Perpres baru itu, Hutama Karya yang diserahi tugas membangun semua 24 ruas tol Trans Sumatera. Perusahaan BUMN ini dapat bekerja sama dengan pihak lain melalui pembentukan anak perusahaan patungan. Namun, Hutama Karya harus menjadi pemegang saham mayoritas di anak usaha itu.
Kalau pembangunan konstruksi jalan tol itu rampung, Hutama Karya dapat mengalihkan hak pengelolaannya ke anak usaha nya. Syaratnya, harus berdasarkan persetujuan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan pertimbangan Menteri BUMN.
(Baca: Proyek Tol Sumatera Terhambat Masalah Lahan)
Sebenarnya, proyek pengerjaan jalan tol Trans Sumatera sudah dimulai beberapa bulan lalu. Jokowi meresmikan pembangunan jalan tol ruas Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api Api (MBBPT) sepanjang 434 kilometer pada April lalu. Selain itu, ruas Pekanbaru – Kandis – Dumai akan dimulai akhir bulan ini.
Namun, pembangunan jalan tol itu menghadapi sejumlah kendala. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan sepanjang 135 kilometer ruas tol Trans Sumatera masih terkendala lahan. Lahan ini berada di daerah Provinsi Riau yakni ruas tol Pekanbaru – Kandis – Dumai.
Kendala lain adalah permodalan. Dalam pembahasan APBN 2016, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan pemerintah senilai Rp 40,4 triliun, termasuk PMN untuk Hutama Karya senilai Rp 3 triliun. Direktur Utama Hutama Karya I Gusti Ngurah Putra pernah menyatakan, akan menyiapkan skenario lain pendanaan, yang salah satunya pinjaman dari lembaga keuangan.
(Baca: PMN Ditunda, Pembangunan Ruas Tol Sumatera Terancam Mangkrak)
Untuk menjamin kelancaran proses pembangunan, Presiden melalui Perpres anyar tersebut memerintahkan Menteri PUPR untuk mengevaluasi pengoperasian jalan tol Sumatera dan melakukan langkah-langkah penyelesaian. Selain itu, memerintahkan para menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati memberikan dukungan untuk percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera. Dukungan itu dituangkan dalam bentuk kesepahaman (service level agreement) antara Hutama Karya dengan para menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati terkait.
Berikut ini 24 ruas jalan tol Trans Sumatera yang akan dibangun Hutama Karya.

1. Ruas Medan – Binjai
2. Ruas Palembang – Simpang Indralaya
3. Ruas Pekanbaru – Dumai
4. Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar
5. Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang
6. Ruas Pematang Panggang – Kayu Agung
7. Ruas Palembang – Tanjung Api – api
8. Ruas Kisaran – Tebing Tinggi
9. Ruas Betung (Sp. Sekayu) – Tempino –Jambi
10. Ruas Jalan Tol Jambi – Rengat
11. Ruas Jalan Tol Rengat – Pekanbaru
12. Ruas Dumai – Sp. Sigambal – Rantau Prapat
13. Ruas Rantau Prapat – Kisaran
14. Ruas Binjai – Langsa
15. Ruas Langsa – Lhokseumawe
16. Ruas Lhokseumawe – Sigli
17. Ruas Sigli – Banda Aceh
18. Ruas Simpang Indralaya – Muara Enim
19. Ruas Muara Enim – Lahat – Lubuk Linggau
20. Ruas Lubuk Linggau – Curup –Bengkulu
21. Ruas Pekanbaru – Bangkinang -Payakumbuh – Bukit Tinggi
22. Ruas Bukit Tinggi – Padang Panjang -Lubuk Alung – Padang
23. Ruas Tebing Tinggi – P. Siantar – Prapat – Tarutung – Sibolga
24. Ruas Batu Ampar – Muka Kuning – Bandara Hang Nadim

- See more at: http://katadata.co.id/berita/2015/11/20/jokowi-tunjuk-hutama-karya-garap-semua-ruas-tol-sumatera#sthash.0PQ6rzzq.dpuf

Rencana pemerintah membangun jalan tol Trans Sumatera semakin jelas dengan adanya payung hukum yang kuat. Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2015 untuk kepastian perencanaan dan kesinambungan pembangunan jalan tol tersebut. Sebelum 2019, sebanyak 8 ruas tol Trans Sumatera ditargetkan sudah beroperasi.
Perpres yang diteken Jokowi pada 22 Oktober lalu itu merevisi Perpres Nomor 124 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Dalam beleid yang anyar, pemerintah memastikan pembangunan jalan tol Trans Sumatera dari Bakauheni (Lampung) sampai Banda Aceh (NAD). Ini berbeda dari Perpres sebelumnya yang cuma menyatakan pembangunan beberapa ruas tol di Sumatera.
Untuk menautkan Bakauheni-Banda Aceh dengan jalan tol, pemerintah membaginya dalam 24 ruas jalan tol. Sebagai tahap pertama, sebanyak delapan ruas jalan tol akan dibangun, yaitu:  ruas Medan – Binjai, ruas Palembang – Simpang Indralaya, ruas Pekanbaru – Dumai, ruas Bakauheni – Terbanggi Besar; ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang, ruas Pematang Panggang – Kayu Agung, ruas Palembang-Tanjung Api-api, dan ruas Kisaran – Tebing Tinggi.
“Pengoperasian dan pemeliharaan 8 jalan tol dilaksanakan paling lambat akhir tahun 2019,” bunyi Pasal 2A ayat (2) Perpres tersebut. Pada Perpres sebelumnya, pemerintah hanya  menyebutkan empat ruas jalan tol yang harus didahulukan, yaitu ruas Medan – Binjai, ruas Palembang – Simpang Indralaya, ruas Pekanbaru – Dumau, dan ruas Bakauheni – Terbanggi Besar. Selain itu, tak disebutkan tenggat waktu penyelesaiannya.
Adapun pelaksana pembangunan delapan proyek  jalan tol di Sumatera tersebut adalah PT Hutama Karya (Persero). Bahkan, mengacu Pasal 2 ayat (2) Perpres baru itu, Hutama Karya yang diserahi tugas membangun semua 24 ruas tol Trans Sumatera. Perusahaan BUMN ini dapat bekerja sama dengan pihak lain melalui pembentukan anak perusahaan patungan. Namun, Hutama Karya harus menjadi pemegang saham mayoritas di anak usaha itu.
Kalau pembangunan konstruksi jalan tol itu rampung, Hutama Karya dapat mengalihkan hak pengelolaannya ke anak usaha nya. Syaratnya, harus berdasarkan persetujuan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan pertimbangan Menteri BUMN.
(Baca: Proyek Tol Sumatera Terhambat Masalah Lahan)
Sebenarnya, proyek pengerjaan jalan tol Trans Sumatera sudah dimulai beberapa bulan lalu. Jokowi meresmikan pembangunan jalan tol ruas Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api Api (MBBPT) sepanjang 434 kilometer pada April lalu. Selain itu, ruas Pekanbaru – Kandis – Dumai akan dimulai akhir bulan ini.
Namun, pembangunan jalan tol itu menghadapi sejumlah kendala. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan sepanjang 135 kilometer ruas tol Trans Sumatera masih terkendala lahan. Lahan ini berada di daerah Provinsi Riau yakni ruas tol Pekanbaru – Kandis – Dumai.
Kendala lain adalah permodalan. Dalam pembahasan APBN 2016, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan pemerintah senilai Rp 40,4 triliun, termasuk PMN untuk Hutama Karya senilai Rp 3 triliun. Direktur Utama Hutama Karya I Gusti Ngurah Putra pernah menyatakan, akan menyiapkan skenario lain pendanaan, yang salah satunya pinjaman dari lembaga keuangan.
(Baca: PMN Ditunda, Pembangunan Ruas Tol Sumatera Terancam Mangkrak)
Untuk menjamin kelancaran proses pembangunan, Presiden melalui Perpres anyar tersebut memerintahkan Menteri PUPR untuk mengevaluasi pengoperasian jalan tol Sumatera dan melakukan langkah-langkah penyelesaian. Selain itu, memerintahkan para menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati memberikan dukungan untuk percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera. Dukungan itu dituangkan dalam bentuk kesepahaman (service level agreement) antara Hutama Karya dengan para menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati terkait.
Berikut ini 24 ruas jalan tol Trans Sumatera yang akan dibangun Hutama Karya.

1. Ruas Medan – Binjai
2. Ruas Palembang – Simpang Indralaya
3. Ruas Pekanbaru – Dumai
4. Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar
5. Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang
6. Ruas Pematang Panggang – Kayu Agung
7. Ruas Palembang – Tanjung Api – api
8. Ruas Kisaran – Tebing Tinggi
9. Ruas Betung (Sp. Sekayu) – Tempino –Jambi
10. Ruas Jalan Tol Jambi – Rengat
11. Ruas Jalan Tol Rengat – Pekanbaru
12. Ruas Dumai – Sp. Sigambal – Rantau Prapat
13. Ruas Rantau Prapat – Kisaran
14. Ruas Binjai – Langsa
15. Ruas Langsa – Lhokseumawe
16. Ruas Lhokseumawe – Sigli
17. Ruas Sigli – Banda Aceh
18. Ruas Simpang Indralaya – Muara Enim
19. Ruas Muara Enim – Lahat – Lubuk Linggau
20. Ruas Lubuk Linggau – Curup –Bengkulu
21. Ruas Pekanbaru – Bangkinang -Payakumbuh – Bukit Tinggi
22. Ruas Bukit Tinggi – Padang Panjang -Lubuk Alung – Padang
23. Ruas Tebing Tinggi – P. Siantar – Prapat – Tarutung – Sibolga
24. Ruas Batu Ampar – Muka Kuning – Bandara Hang Nadim

- See more at: http://katadata.co.id/berita/2015/11/20/jokowi-tunjuk-hutama-karya-garap-semua-ruas-tol-sumatera#sthash.0PQ6rzzq.dpuf

Rencana pemerintah membangun jalan tol Trans Sumatera semakin jelas dengan adanya payung hukum yang kuat. Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2015 untuk kepastian perencanaan dan kesinambungan pembangunan jalan tol tersebut. Sebelum 2019, sebanyak 8 ruas tol Trans Sumatera ditargetkan sudah beroperasi.
Perpres yang diteken Jokowi pada 22 Oktober lalu itu merevisi Perpres Nomor 124 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Dalam beleid yang anyar, pemerintah memastikan pembangunan jalan tol Trans Sumatera dari Bakauheni (Lampung) sampai Banda Aceh (NAD). Ini berbeda dari Perpres sebelumnya yang cuma menyatakan pembangunan beberapa ruas tol di Sumatera.
Untuk menautkan Bakauheni-Banda Aceh dengan jalan tol, pemerintah membaginya dalam 24 ruas jalan tol. Sebagai tahap pertama, sebanyak delapan ruas jalan tol akan dibangun, yaitu:  ruas Medan – Binjai, ruas Palembang – Simpang Indralaya, ruas Pekanbaru – Dumai, ruas Bakauheni – Terbanggi Besar; ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang, ruas Pematang Panggang – Kayu Agung, ruas Palembang-Tanjung Api-api, dan ruas Kisaran – Tebing Tinggi.
“Pengoperasian dan pemeliharaan 8 jalan tol dilaksanakan paling lambat akhir tahun 2019,” bunyi Pasal 2A ayat (2) Perpres tersebut. Pada Perpres sebelumnya, pemerintah hanya  menyebutkan empat ruas jalan tol yang harus didahulukan, yaitu ruas Medan – Binjai, ruas Palembang – Simpang Indralaya, ruas Pekanbaru – Dumau, dan ruas Bakauheni – Terbanggi Besar. Selain itu, tak disebutkan tenggat waktu penyelesaiannya.
Adapun pelaksana pembangunan delapan proyek  jalan tol di Sumatera tersebut adalah PT Hutama Karya (Persero). Bahkan, mengacu Pasal 2 ayat (2) Perpres baru itu, Hutama Karya yang diserahi tugas membangun semua 24 ruas tol Trans Sumatera. Perusahaan BUMN ini dapat bekerja sama dengan pihak lain melalui pembentukan anak perusahaan patungan. Namun, Hutama Karya harus menjadi pemegang saham mayoritas di anak usaha itu.
Kalau pembangunan konstruksi jalan tol itu rampung, Hutama Karya dapat mengalihkan hak pengelolaannya ke anak usaha nya. Syaratnya, harus berdasarkan persetujuan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan pertimbangan Menteri BUMN.
(Baca: Proyek Tol Sumatera Terhambat Masalah Lahan)
Sebenarnya, proyek pengerjaan jalan tol Trans Sumatera sudah dimulai beberapa bulan lalu. Jokowi meresmikan pembangunan jalan tol ruas Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api Api (MBBPT) sepanjang 434 kilometer pada April lalu. Selain itu, ruas Pekanbaru – Kandis – Dumai akan dimulai akhir bulan ini.
Namun, pembangunan jalan tol itu menghadapi sejumlah kendala. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan sepanjang 135 kilometer ruas tol Trans Sumatera masih terkendala lahan. Lahan ini berada di daerah Provinsi Riau yakni ruas tol Pekanbaru – Kandis – Dumai.
Kendala lain adalah permodalan. Dalam pembahasan APBN 2016, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan pemerintah senilai Rp 40,4 triliun, termasuk PMN untuk Hutama Karya senilai Rp 3 triliun. Direktur Utama Hutama Karya I Gusti Ngurah Putra pernah menyatakan, akan menyiapkan skenario lain pendanaan, yang salah satunya pinjaman dari lembaga keuangan.
(Baca: PMN Ditunda, Pembangunan Ruas Tol Sumatera Terancam Mangkrak)
Untuk menjamin kelancaran proses pembangunan, Presiden melalui Perpres anyar tersebut memerintahkan Menteri PUPR untuk mengevaluasi pengoperasian jalan tol Sumatera dan melakukan langkah-langkah penyelesaian. Selain itu, memerintahkan para menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati memberikan dukungan untuk percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera. Dukungan itu dituangkan dalam bentuk kesepahaman (service level agreement) antara Hutama Karya dengan para menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati terkait.
Berikut ini 24 ruas jalan tol Trans Sumatera yang akan dibangun Hutama Karya.

1. Ruas Medan – Binjai
2. Ruas Palembang – Simpang Indralaya
3. Ruas Pekanbaru – Dumai
4. Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar
5. Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang
6. Ruas Pematang Panggang – Kayu Agung
7. Ruas Palembang – Tanjung Api – api
8. Ruas Kisaran – Tebing Tinggi
9. Ruas Betung (Sp. Sekayu) – Tempino –Jambi
10. Ruas Jalan Tol Jambi – Rengat
11. Ruas Jalan Tol Rengat – Pekanbaru
12. Ruas Dumai – Sp. Sigambal – Rantau Prapat
13. Ruas Rantau Prapat – Kisaran
14. Ruas Binjai – Langsa
15. Ruas Langsa – Lhokseumawe
16. Ruas Lhokseumawe – Sigli
17. Ruas Sigli – Banda Aceh
18. Ruas Simpang Indralaya – Muara Enim
19. Ruas Muara Enim – Lahat – Lubuk Linggau
20. Ruas Lubuk Linggau – Curup –Bengkulu
21. Ruas Pekanbaru – Bangkinang -Payakumbuh – Bukit Tinggi
22. Ruas Bukit Tinggi – Padang Panjang -Lubuk Alung – Padang
23. Ruas Tebing Tinggi – P. Siantar – Prapat – Tarutung – Sibolga
24. Ruas Batu Ampar – Muka Kuning – Bandara Hang Nadim

- See more at: http://katadata.co.id/berita/2015/11/20/jokowi-tunjuk-hutama-karya-garap-semua-ruas-tol-sumatera#sthash.0PQ6rzzq.dpuf

Rencana pemerintah membangun jalan tol Trans Sumatera semakin jelas dengan adanya payung hukum yang kuat. Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2015 untuk kepastian perencanaan dan kesinambungan pembangunan jalan tol tersebut. Sebelum 2019, sebanyak 8 ruas tol Trans Sumatera ditargetkan sudah beroperasi.
Perpres yang diteken Jokowi pada 22 Oktober lalu itu merevisi Perpres Nomor 124 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Dalam beleid yang anyar, pemerintah memastikan pembangunan jalan tol Trans Sumatera dari Bakauheni (Lampung) sampai Banda Aceh (NAD). Ini berbeda dari Perpres sebelumnya yang cuma menyatakan pembangunan beberapa ruas tol di Sumatera.
Untuk menautkan Bakauheni-Banda Aceh dengan jalan tol, pemerintah membaginya dalam 24 ruas jalan tol. Sebagai tahap pertama, sebanyak delapan ruas jalan tol akan dibangun, yaitu:  ruas Medan – Binjai, ruas Palembang – Simpang Indralaya, ruas Pekanbaru – Dumai, ruas Bakauheni – Terbanggi Besar; ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang, ruas Pematang Panggang – Kayu Agung, ruas Palembang-Tanjung Api-api, dan ruas Kisaran – Tebing Tinggi.
“Pengoperasian dan pemeliharaan 8 jalan tol dilaksanakan paling lambat akhir tahun 2019,” bunyi Pasal 2A ayat (2) Perpres tersebut. Pada Perpres sebelumnya, pemerintah hanya  menyebutkan empat ruas jalan tol yang harus didahulukan, yaitu ruas Medan – Binjai, ruas Palembang – Simpang Indralaya, ruas Pekanbaru – Dumau, dan ruas Bakauheni – Terbanggi Besar. Selain itu, tak disebutkan tenggat waktu penyelesaiannya.
Adapun pelaksana pembangunan delapan proyek  jalan tol di Sumatera tersebut adalah PT Hutama Karya (Persero). Bahkan, mengacu Pasal 2 ayat (2) Perpres baru itu, Hutama Karya yang diserahi tugas membangun semua 24 ruas tol Trans Sumatera. Perusahaan BUMN ini dapat bekerja sama dengan pihak lain melalui pembentukan anak perusahaan patungan. Namun, Hutama Karya harus menjadi pemegang saham mayoritas di anak usaha itu.
Kalau pembangunan konstruksi jalan tol itu rampung, Hutama Karya dapat mengalihkan hak pengelolaannya ke anak usaha nya. Syaratnya, harus berdasarkan persetujuan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan pertimbangan Menteri BUMN.
(Baca: Proyek Tol Sumatera Terhambat Masalah Lahan)
Sebenarnya, proyek pengerjaan jalan tol Trans Sumatera sudah dimulai beberapa bulan lalu. Jokowi meresmikan pembangunan jalan tol ruas Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api Api (MBBPT) sepanjang 434 kilometer pada April lalu. Selain itu, ruas Pekanbaru – Kandis – Dumai akan dimulai akhir bulan ini.
Namun, pembangunan jalan tol itu menghadapi sejumlah kendala. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan sepanjang 135 kilometer ruas tol Trans Sumatera masih terkendala lahan. Lahan ini berada di daerah Provinsi Riau yakni ruas tol Pekanbaru – Kandis – Dumai.
Kendala lain adalah permodalan. Dalam pembahasan APBN 2016, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan pemerintah senilai Rp 40,4 triliun, termasuk PMN untuk Hutama Karya senilai Rp 3 triliun. Direktur Utama Hutama Karya I Gusti Ngurah Putra pernah menyatakan, akan menyiapkan skenario lain pendanaan, yang salah satunya pinjaman dari lembaga keuangan.
(Baca: PMN Ditunda, Pembangunan Ruas Tol Sumatera Terancam Mangkrak)
Untuk menjamin kelancaran proses pembangunan, Presiden melalui Perpres anyar tersebut memerintahkan Menteri PUPR untuk mengevaluasi pengoperasian jalan tol Sumatera dan melakukan langkah-langkah penyelesaian. Selain itu, memerintahkan para menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati memberikan dukungan untuk percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera. Dukungan itu dituangkan dalam bentuk kesepahaman (service level agreement) antara Hutama Karya dengan para menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati terkait.
Berikut ini 24 ruas jalan tol Trans Sumatera yang akan dibangun Hutama Karya.

1. Ruas Medan – Binjai
2. Ruas Palembang – Simpang Indralaya
3. Ruas Pekanbaru – Dumai
4. Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar
5. Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang
6. Ruas Pematang Panggang – Kayu Agung
7. Ruas Palembang – Tanjung Api – api
8. Ruas Kisaran – Tebing Tinggi
9. Ruas Betung (Sp. Sekayu) – Tempino –Jambi
10. Ruas Jalan Tol Jambi – Rengat
11. Ruas Jalan Tol Rengat – Pekanbaru
12. Ruas Dumai – Sp. Sigambal – Rantau Prapat
13. Ruas Rantau Prapat – Kisaran
14. Ruas Binjai – Langsa
15. Ruas Langsa – Lhokseumawe
16. Ruas Lhokseumawe – Sigli
17. Ruas Sigli – Banda Aceh
18. Ruas Simpang Indralaya – Muara Enim
19. Ruas Muara Enim – Lahat – Lubuk Linggau
20. Ruas Lubuk Linggau – Curup –Bengkulu
21. Ruas Pekanbaru – Bangkinang -Payakumbuh – Bukit Tinggi
22. Ruas Bukit Tinggi – Padang Panjang -Lubuk Alung – Padang
23. Ruas Tebing Tinggi – P. Siantar – Prapat – Tarutung – Sibolga
24. Ruas Batu Ampar – Muka Kuning – Bandara Hang Nadim

- See more at: http://katadata.co.id/berita/2015/11/20/jokowi-tunjuk-hutama-karya-garap-semua-ruas-tol-sumatera#sthash.0PQ6rzzq.dpuf

Rencana pemerintah membangun jalan tol Trans Sumatera semakin jelas dengan adanya payung hukum yang kuat. Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2015 untuk kepastian perencanaan dan kesinambungan pembangunan jalan tol tersebut. Sebelum 2019, sebanyak 8 ruas tol Trans Sumatera ditargetkan sudah beroperasi.
Perpres yang diteken Jokowi pada 22 Oktober lalu itu merevisi Perpres Nomor 124 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Dalam beleid yang anyar, pemerintah memastikan pembangunan jalan tol Trans Sumatera dari Bakauheni (Lampung) sampai Banda Aceh (NAD). Ini berbeda dari Perpres sebelumnya yang cuma menyatakan pembangunan beberapa ruas tol di Sumatera.
Untuk menautkan Bakauheni-Banda Aceh dengan jalan tol, pemerintah membaginya dalam 24 ruas jalan tol. Sebagai tahap pertama, sebanyak delapan ruas jalan tol akan dibangun, yaitu:  ruas Medan – Binjai, ruas Palembang – Simpang Indralaya, ruas Pekanbaru – Dumai, ruas Bakauheni – Terbanggi Besar; ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang, ruas Pematang Panggang – Kayu Agung, ruas Palembang-Tanjung Api-api, dan ruas Kisaran – Tebing Tinggi.
“Pengoperasian dan pemeliharaan 8 jalan tol dilaksanakan paling lambat akhir tahun 2019,” bunyi Pasal 2A ayat (2) Perpres tersebut. Pada Perpres sebelumnya, pemerintah hanya  menyebutkan empat ruas jalan tol yang harus didahulukan, yaitu ruas Medan – Binjai, ruas Palembang – Simpang Indralaya, ruas Pekanbaru – Dumau, dan ruas Bakauheni – Terbanggi Besar. Selain itu, tak disebutkan tenggat waktu penyelesaiannya.
Adapun pelaksana pembangunan delapan proyek  jalan tol di Sumatera tersebut adalah PT Hutama Karya (Persero). Bahkan, mengacu Pasal 2 ayat (2) Perpres baru itu, Hutama Karya yang diserahi tugas membangun semua 24 ruas tol Trans Sumatera. Perusahaan BUMN ini dapat bekerja sama dengan pihak lain melalui pembentukan anak perusahaan patungan. Namun, Hutama Karya harus menjadi pemegang saham mayoritas di anak usaha itu.
Kalau pembangunan konstruksi jalan tol itu rampung, Hutama Karya dapat mengalihkan hak pengelolaannya ke anak usaha nya. Syaratnya, harus berdasarkan persetujuan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan pertimbangan Menteri BUMN.
(Baca: Proyek Tol Sumatera Terhambat Masalah Lahan)
Sebenarnya, proyek pengerjaan jalan tol Trans Sumatera sudah dimulai beberapa bulan lalu. Jokowi meresmikan pembangunan jalan tol ruas Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api Api (MBBPT) sepanjang 434 kilometer pada April lalu. Selain itu, ruas Pekanbaru – Kandis – Dumai akan dimulai akhir bulan ini.
Namun, pembangunan jalan tol itu menghadapi sejumlah kendala. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan sepanjang 135 kilometer ruas tol Trans Sumatera masih terkendala lahan. Lahan ini berada di daerah Provinsi Riau yakni ruas tol Pekanbaru – Kandis – Dumai.
Kendala lain adalah permodalan. Dalam pembahasan APBN 2016, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan pemerintah senilai Rp 40,4 triliun, termasuk PMN untuk Hutama Karya senilai Rp 3 triliun. Direktur Utama Hutama Karya I Gusti Ngurah Putra pernah menyatakan, akan menyiapkan skenario lain pendanaan, yang salah satunya pinjaman dari lembaga keuangan.
(Baca: PMN Ditunda, Pembangunan Ruas Tol Sumatera Terancam Mangkrak)
Untuk menjamin kelancaran proses pembangunan, Presiden melalui Perpres anyar tersebut memerintahkan Menteri PUPR untuk mengevaluasi pengoperasian jalan tol Sumatera dan melakukan langkah-langkah penyelesaian. Selain itu, memerintahkan para menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati memberikan dukungan untuk percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera. Dukungan itu dituangkan dalam bentuk kesepahaman (service level agreement) antara Hutama Karya dengan para menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati terkait.
Berikut ini 24 ruas jalan tol Trans Sumatera yang akan dibangun Hutama Karya.

1. Ruas Medan – Binjai
2. Ruas Palembang – Simpang Indralaya
3. Ruas Pekanbaru – Dumai
4. Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar
5. Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang
6. Ruas Pematang Panggang – Kayu Agung
7. Ruas Palembang – Tanjung Api – api
8. Ruas Kisaran – Tebing Tinggi
9. Ruas Betung (Sp. Sekayu) – Tempino –Jambi
10. Ruas Jalan Tol Jambi – Rengat
11. Ruas Jalan Tol Rengat – Pekanbaru
12. Ruas Dumai – Sp. Sigambal – Rantau Prapat
13. Ruas Rantau Prapat – Kisaran
14. Ruas Binjai – Langsa
15. Ruas Langsa – Lhokseumawe
16. Ruas Lhokseumawe – Sigli
17. Ruas Sigli – Banda Aceh
18. Ruas Simpang Indralaya – Muara Enim
19. Ruas Muara Enim – Lahat – Lubuk Linggau
20. Ruas Lubuk Linggau – Curup –Bengkulu
21. Ruas Pekanbaru – Bangkinang -Payakumbuh – Bukit Tinggi
22. Ruas Bukit Tinggi – Padang Panjang -Lubuk Alung – Padang
23. Ruas Tebing Tinggi – P. Siantar – Prapat – Tarutung – Sibolga
24. Ruas Batu Ampar – Muka Kuning – Bandara Hang Nadim

- See more at: http://katadata.co.id/berita/2015/11/20/jokowi-tunjuk-hutama-karya-garap-semua-ruas-tol-sumatera#sthash.0PQ6rzzq.dpuf

Perkembangan Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar dan Tol Palindra 16 Desember 2015

Perkembangan Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar dan Tol Palindra 16 Desember 2015

Sumber : http://www.bumn.go.id/hutamakarya/berita/327/Perkembangan.Jalan.Tol.Bakauheni.-.Terbanggi.Besar.16.Desember.2015

Perkembangan Jalan Tol Palembang - Indralaya 16 Desember 2015

    sumber : http://www.bumn.go.id/hutamakarya/berita/326/Perkembangan.Jalan.Tol.Palembang.-.Indralaya.16.Desember.2015

Target Jokowi, Palembang-Pasuruan Terhubung Tol di 2018

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mempercepat penyelesaian pembangunan Tol Trans Jawa hingga terkoneksi sebagian dengan Tol Trans Sumatera.

‎Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono percaya bisa melakukan percepatan pembangunan infrastruktur tol dua pulau tersebut. Salah satu keyakinannya adalah Kota Palembang (Sumatera Selatan) hingga Kota Pasuruan (Jawa Timur) bisa tersambung dengan jalan tol di 2018.

"Kami yakin tahun 2018 Merak-Pasuran, bukan hanya Merak, tapi Palembang-Pasuruan bisa tersambung jalan tol," kata Basuki di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (5/8/2015).

Jaringan transportasi penghubung dua rangkaian jaringan tol di kedua pulau masih perlu tersambung dengan sistem transportasi laut di Selat Sunda karena belum tersambung jembatan. Artinya jaringan tol Trans Sumatera dan Trans Jawa masih harus disatukan dengan transportasi laut.

Keyakinan Basuki ini berdasarkan percepatan-percepatan seperti instruksi percepatan pekerjaan konstruksi. "Kami melakukan percepatan. Baru-baru ini saya sudah ‎mengeluarkan Instruksi Menteri agar kontraktor bekerja 7 hari dan dua shift. Serta menambah peralatan dan tenaga kerja," kata Basuki.

Percepatan yang dilakukan terutama dilakukan pada proyek-proyek prioritas seperti Tol Trans Jawa untuk ruas Solo-Ngawi dan Ngawi Kertosono. "Investornya bilang yang Solo-Ngawi di Jawa Timur bisa beroperasi di Lebaran tahun depan," katanya bersemangat.

Lalu percepatan pembangunan Tol Pemalang-Batang dan Batang-Semarang di Jawa Tengah‎, saat ini Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) alias pengelola jalan tol Pemalang-Batang tengah mencari mitra strategis. Sementara Batang-Semarang sedang diupayakan mencari invetor baru melalui penunjukan langsung BUMN.

"Arahan Presiden kalau swasta lambat, BUMN harus masuk ke situ," katanya.

Prioritas Jalan Tol yang masuk bagian dari Tol Tran Jawa ini akan dikoneksikan dengan program pembangunan kawasan Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Terbanggi Besar (MBBPT) sepanjang 434 Km yang merupakan jaringan Tol Trans Sumatera.

"Bagian yang MBBPT sudah 13 km, target 2018 bisa selesai semuanya. 4 BUMN di bawah koordinasi Bu Rini (Menteri BUMN) tengah mempercepat pembangunan. Di MBBPT yang 158 km sudah ditetapkan lokasinya tinggal pembayaran untuk pembebasan lahan," pungkas Basuki.

Jalan bebas hambatan Trans Jawa merupakan jalan tol penghubung Cikampek (Jawa Barat) hingga Surabaya (Jawa Timur). Tol sepanjang 615 km ini terbagi menjadi beberapa ruas, yaitu Cikampek-Palimanan, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Kertosono-Mojokerto, dan Mojokerto-Surabaya. Proyek tol ini memakan investasi senilai Rp 51,41 triliun.

Sedangkan Tol Trans Sumatera total rangkaiannya mencapai 2.600 km, yang menghubungkan Bakauheni (Lampung) hingga Banda Aceh, antara lain Bandar Lampung (Lampung) – Palembang (Sumatera Selatan) 358 km, Palembang – Pekanbaru (Riau) 610 km, Pekanbaru – Medan (Sumatera Utara) 548 km, dan Medan-Banda Aceh (NAD) 460 km, Palembang – Bengkulu sepanjang 303 km, Pekanbaru – Padang (Sumatera Barat) sepanjang 242 km, dan Medan – Sibolga sepanjang 175 km.
sumber : http://finance.detik.com/read/2015/08/05/222721/2984560/4/target-jokowi-palembang-pasuruan-terhubung-tol-di-2018

Menteri BUMN Minta Ada Musyawarah Soal Ganti Rugi Lahan Proyek Tol

Menteri BUMN Rini Soemarno meminta warga yang belum setuju engan nilai ganti rugi lahan tol dapat bermusyawarah dengan baik. Hal ini disampaikannya saat meninjau lokasi Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) di Karangendah, Terbanggibesar, Lampung Tengah, Senin (7/12/2015).
"Saya harapkan terkait warga yang belum setuju dengan nilai ganti rugi dapat menemukan musyawarah yang baik,” ujarnya.
Saat tiba di lokasi, Rini disambut langsung Pj. Bupati Lamteng Edarwan, Kapolres Lamteng AKBP Dono Sembodo dan Kepala Badan Pertanahan Lamteng Mujahidin. Selanjutnya Rini bersama rombongan melihat pemetaan wilayah yang akan dijadikan lahan JTTS.
Terkait adanya kendala pembebasan lahan tol di Lampung Tengah, Rini menargetkan akhir Desember 2015 semua sudah tuntas.
”Semua sudah siap, dananya sudah ada tinggal membayarkan saja. Kami menargetkan pembebasan lahan sekitar 10 kilo meter, dimulai dari titik Terbanggibesar sampai Gunungsugih dapat diselesaikan pembayarannya sebelum akhir tahun ini,” kata Rini.
Rini mengharapkan dorongan dari seluruh masyarakat Lamteng, khususnya warga yang terkena jalur tol, dapat membantu kelancaran progam milik Pemerintah pusat ini. Sebab, pembangunan jalan tol ini akan dapat memberikan kesejahteraan masyarakat Lampung dan mengembangkan perekonomian di Lampung.
”Saya senang dengar laporan dari Lamteng bahwa sampai sekarang masyarakat cukup kondusif," kata dia.
Sementara itu, Pj Bupati Lamteng Edarwan menambahkan terkait pembebasan lahan tol, pihaknya sudah berkoordinasi intensif dengan pihak-pihak terkait.
”Kami optimistis semua sesuai dengan target dari Ibu Menteri (Rini Soemarno). Land clearing bisa selesai sebelum akhir Desember ini,” kata Edarwan.

Tol Lampung Tahap II Lintasi 4 Kabupaten

Jalan tol trans-Sumatera (JTTS) Lampung tahap II melintas di empat kabupaten, yakni Lampung Tengah, Tulangbawang Barat, Tulangbawang, dan Mesuji.
Tol itu akan menyambung dari ruas tol Bakauheni—Tebanggibesar yang mulai dikerjakan. Kemudian disambungkan dengan jalan tol di Sumatera Selatan di titik Pematangpanggang, Ogan Komering Ilir (OKI).
"Dokumen perencanaan sudah diterima. Kami akan membuat tim untuk segera melaksanakan hal tersebut untuk segera kami proses, supaya pembangunan bisa berjalan," kata Gubernur seusai mengikuti rapat koordinasi persiapan pemilukada dan libur Natal-Tahun Baru di Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung, Selasa (1/12/2015).
Gubernur mengatakan pihaknya juga sudah menyampaikan soal rencana pembebasan lahan ini kepada bupati yang wilayahnya akan dilewati sambungan tol ini. "Rencananya mulai Desember ini insya Allah tim langsung turun," ujar Ridho.
Asisten I Bidang Pemerintahan Sekprov Lampung Rifki Wiriawan menjelaskan dokumen perencanaan itu berisi peta arah, koordinat, dan gambar-gambar jalan tol ke arah Pematangpanggang.
Kini pihaknya masih mempelajari bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung. "Sekarang kami masih dalam tahap mempelajari dokumen perencanaannya," kata Ketua Tim II percepatan jalan tol itu, saat ditemui kemarin.
Rifki menambahkan ruas tol ini akan terbentang sepanjang 108,6 km dengan lebar 120 meter. "Menyangkut lahan yang dilalui ialah dari Terbanggibesar, Lampung Tengah, kemudian Tulangbawang Barat, Tulangbawang, dan Mesuji. Tapi, untuk kecamatannya mana saja, belum ada," ujar dia.
Pejabat pembuat komitmen (PPK) tim 3 persiapan pembebasan lahan tol Terbanggibesar-Pematangpanggang dari Kemen PU-Pera menunjuk Edison yang juga PPK tim 2 tol Bakauheni—Terbanggibesar. "Iya betul, saya yang ditunjuk," kata Edison, saat dihubungi tadi malam.
Menurutnya, ruas tol ini melewati 12 kecamatan, sedangkan pelaksananya adalah Hutama Karya sebagai koordinator, tetapi belum dibagi-bagi BUMN yang akan membangunnya.

Sesuai dengan Target
Di tempat berbeda, Menteri PU dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) M Basuki Hadimulyo menegaskan pembangunan tol Lampung terus dilanjutkan sesuai dengan target.
"Pembangunan dilakukan terus sampai selesai tahun 2018," ujar Basuki usai diskusi bertajuk Indonesia Outlook 2016 yang diselenggarakan Media Indonesia dan Metro TV (grup Lampung Post) di Jakarta, kemarin.
Dana pembangunan tol ini bukan berasal dari APBN, melainkan penugasan untuk Hutama Karya. Menteri mengatakan masyarakat tak usah khawatir proyek ini akan tersendat, karena sudah disiapkan sedemikian rupa. "Ya, pasti support. Ini penugasan dari Presiden. Masak enggak kita support habis," ujarnya.
sumber : http://www.lampost.co/berita/tol-lampung-tahap-ii-lintasi-4-kabupaten

Tim Percepatan Tol Terbanggibesar- Pematang Panggang Dibagi Dua

Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo akan segera menerbitkan surat keputusan (SK) pembentukan dua tim percepatan Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) TerbanggBesar-Pematang Panggang.
Hal itu disampaikan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Adeham saat ditemui diruang kerjanya Kamis (3/12/2015). “Jadi nanti ada dua tim lagi, Tim 2 melanjutkan Lampung Tengah sampai Tulang bwang Barat dan Tim 1 dari Tulangbawang sampai Mesuji. SK sudah jadi, tinggal diteken pak gubernur tapi kan masih menunggu kelengkapan dokumen dari pusat. Minggu depan Insya Allah penandatanganan SK gubernur soal pembentukan tim ini,” kata Adeham.
Adeham mengatakan saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung masih mempelajari dokumen perencanaan yang dikirimkan Kementerian Pekerjaan Umum RI. “Dokumennya masih belum lengkap seperti pintu intersectionnya belum tergambar. Trase gambar belum jelas betul, lalu untuk jalur wilayah mana yang dilewati. Suratnya baru mau kita sampaikan ke kementerian PU, masalah amdal mau kita tanya juga karena dokumen harus dilengkapi Kementerian PU,” kata Mantan Kadiskominfo Lampung ini.
Adeham juga belum dapat memastikan wilayah kecamatan mana saja yang akaan dilewati oleh jalan tol ini. “Agar jelas, jangan seperti kemarin tanah itu di dokumen perencanaan tadinya ingin dilewatin ternyata enggak dilewatin. Jangan sampai diumumkan kena, begitu diumumkan centerline koordinatnya gak kena dan masyarakat kecewa, jangan seperti yang sudah-sudah,” jelas Adeham.
Jalan tol ini nantinya akan terbentang dari Terbanggibesar hingga mencapai perbatasan antara Palembang dan Lampung yaitu Pematang Panggang, Mesuji, Ogan Komering Ilir (OKI). “Pemerintah meminta kepada masyarakat agara dapat membantu kelancaran, partisipasi masyarakat ini dibutuhkan terutama yang dilewati jalan tol,” Imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo seusai mengukuhkan pengurus Dewan Riset Daerah Lampung mengatakan akan segera menjalankan proses pembangunan jika dokumen telah lengkap. “Kemarin dari dokumen perencanaan yang diberikan ada beberapa kekurangan dokumen penunjang. Itu yang sedang kita mintakan kepada kementerian pekerjaan umum, untuk segera dilengkapi agar kita bisa segera kerja. Kalau itu sudah turun ya kita segera jalan,” kata Gubernur termuda Se-Indonesia ini.
Sebelumnya Gubernur Lampung secara umum sudah menyampaikan kepada Bupati yang wilayahnya dilewati oleh jalan tol ini agar segera mengumpulkan seluruh aparatur di daerah, lurah, camat, babinkamtibmas untuk mempercepat pembangunan.
sumber : http://www.lampost.co/berita/tim-percepatan-tol-terbanggibesar-pematang-panggang-dibagi-dua

Perkembangan Jalan Tol Palembang - Indralaya 14 November 2015

Dana Pembebasan Lahan Tol Kembali Cair (lebaran 2016 sebagian tol bisa di gunakan)

Pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Trans- Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni-Terbanggi Besar terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. 

 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tol Tim I Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, Syahrial Pahlevi mengatakan Dana Rp. 128 Milyar telah disiapkan untuk jalan tol pada Sta 3+600 hingga 8+900 sebanyak 600 bidang tanah. Lahan tersebut berada di dua desa, yaitu Desa Kelawi dan Desa Hatta, Bakauheni, Lampung Selatan.
“Dari 600 bidang tanah, yang setuju baru sekitar 500 bidang. Yang 100 bidang masih ada perbedaan ukuran dan tanam tumbuh, nanti BPN akan survei kembali ke lapangan dicocokkan,” Kata pria yang akrab disapa Syahrial ini saat dihubungi Lampung Post Kamis (10/12/2015).
Syahrial menegaskan survei ulang oleh BPN dapat dilakukan dikarenakan ketidakcocokan data, berbeda dengan penolakan harga yang terjadi di Lampung Tengah. “Kalau 100 bidang tanah lagi itu, masyarakatnya sudah menerima harga. Jadi masyarakat sudah menerima, dan akan dibayarkan di Bulan Desember ini. Kemarin kan kami baru musyawarah bentuk ganti ruginya. Dan akan dilakukan validasi untuk dilakukan pembayaran ke Jakarta 1-2 pekan ini terhadap 500 bidang tanah ini,” jelas mantan Asisten Teknik Satker Wilayah I PJN Provinsi Lampung ini.
Pemprov menargetkan pembayaran lahan tol bisa kembali dilakukan dibulan januari untuk Sta 8+900 hingga Sta 23+000. “Saat ini masih finishing pengukuran. Sudah pengumuman data dan inventarisasi tanah masyarakat, di desember mudah-mudahan bisa musyawarah jadi pembayaran bisa dilakukan di Bulan Januari. Kalau Sta 64+000 sampai 74+000 dan Sta 97+000 sampai 104+700 juga sama, sudah finalisasi pendataan inventarisasi dan identifikasi tanah, bulan Desember musyawarah.” Kata pria berusia 44 tahun ini.
Syahrial mengungkapkan kendala utama pendataan yang memakan waktu dilapangan yaitu 1 bidang tanah yang dimiliki beberapa pemilik. “Kendala di lapangan pemilik yang punya 2-3 orang untuk satu bidang tanahnya. Dan juga pemilik tanahnya tidak ada atau sulit dihubungi,” Tutup Syahrial.
Ada Gate to Gate Bonus
Menteri BUMN Rini Soemarno sebelumnya meninjau progres pembangunan jalan tol Senin (7/12/2015) kepada media Rini menjanjikan 2 ruas tol gate to gate (GTG) dapat dinikmati masyarakat saat lebaran idul fitri 2016. Menanggapi hal itu PPK Tim I Tol Syahrial Pahlevi mengungkapkan, selain ruas GTG di Bakauheni dari titik 0-8,9 KM dan ruas GTG 64-74 KM dari Tanjung Bintang sampai Sabah Balau. Akan ada 1 “bonus” ruas GTG jika pekerjaan pembangunan berjalan lancar. Untuk trial ini kemungkinan gratis dan kedua jalur dan empat lajur bisa beroperasi.
“Rencananya ada juga GTG dari 80-97 KM sampai Branti. Karena terlalu panjang yaitu 17 Km, jadi tidak masuk target tapi kami usahakan masuk. Supaya masyarakat dapat bonus, sudah bisa merasakan kehadiran tol,” kata mantan Pimpro Rehabilitasi Meulaboh, Aceh pascatsunami yang lalu itu.
Sementara untuk anggaran Syahrial memastikan Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan anggaran. “Anggaran dari Kementerian PU siap untuk ganti rugi tanah yang telah dinilai apapraisal. Untuk Lampung Kementerian menyiapkan dana Rp1 triliub-Rp1,5 triliun. Berapa kekurangannya pasti nanti direvisi," tutup Syahrial.

sumber : http://www.lampost.co/berita/pekan-depan-dana-pembebasan-lahan-tol-kembali-cair

Kereta Sumatera

Pemerintah berencana membangun rel kereta sepanjang 1.399 km dengan nilai Rp 41,12 triliun di Sumatera. Pembangunan ini merupakan kelanjutan dari rel yang sudah ada di Sumatera sepanjang 111 km.

sumber ; http://finance.detik.com/read/2015/09/04/101022/3009816/4/2/lebih-penting-dari-kereta-cepat-ini-proyek-kereta-luar-jawa#bigpic

Jokowi: Progress-nya Luar Biasa, Tol Trans Sumatera Sudah Selesai 8,5 KM

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) beserta rombongan, tepat pukul 10.30 WIB, Minggu (6/9/2015), meninjau progress pembangunan tol Trans Sumatera yang dimulai titik Desa Ibul Besar Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.

Usai meninjau pembangunan mega proyek tol Trans Sumatera, Jokowi mengungkapkan, kondisi lokasi pengerjaan tergolong rawa.
Namun, ia mengapresiasi progres pembangunan Tol Trans Sumatera yang telah selesai sepanjang 8.5 Kilometer.
"Progressnya, menurut saya sudah luar biasa, sudah masuk pengerjaan sepanjang 8.5 kilometer. Prediksi memasuki 2018 akhir, sudah selesai," ungkap Jokowi.

Setelah ini, Jokowi beserta rombongan akan bertolak ke Kabupaten Ogan Komering Ilir
Sumber : http://palembang.tribunnews.com/2015/09/06/jokowi-progress-nya-luar-biasa-tol-trans-sumatera-sudah-selesai-85-km

PT Hutama Karya (HK) masih menunggu revisi peraturan presiden Nomor 100 tahun 2014 tentang penugasan pembangunan ruas Tol Sumatera. Revisi perpres tersebut memungkinkan Hutama Karya menggarap empat ruas tambahan dari empat ruas penugasan Tol Sumatera yang akan dikerjakan BUMN konstruksi itu.

“Perpres 100 itu selain direvisi, juga akan ditambah empat ruas. Sebab pemerintah menginginkan jalur tol dari Bakauheni sampai Palembang bisa selesai pada 2018,” ujar Direktur Utama PT Hutama Karya, I Gusti Ngurah Putra di Jakarta.

Dia mengatakan, tambahan empat ruas tersebut antara lain ruas Terbanggi Besar sampai Kayu Kagung Kayu meliputi Terbanggi Besar-Pematang Panggang (100 km) dan Pematang Panggang-Kayu Agung (85 km). Satu ruas lainnya masing-masing ruas Palembang-Tanjung Api-api (80 km) dan Tebing Tinggi Kisaran (60 km).

“Dari Terbanggi Besar sampai Kayu Agung itu dua ruas, satu ruas lagi untuk Palembang-Tanjung Api-api dan Tebing Tinggi-Kisaran. Itu tambahan konsep perpres yang saat ini sedang digodok,” terangnya.

Ngurah Putra menambahkan, penugasan kepada BUMN Hutama Karya mengingat, investor lain tak memiliki ketertarikan menggarap ruas-ruas tol tersebut.

“Karena memang tak menarik buat investor, namun bermanfaat menubuhkan wilayah dan kawasan di sana. Makanya, ada Penyertaan Modal Negara yang kami harapkan bisa terus menyokong pendanaan dalam rangka penugasan ruas tol Sumatera tersebut,” katanya.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimoeljono mengatakan, tol Sumatera akan dikerjakan keroyokan dari arah selatan dengan titik-titik prioritas.

“Setelah itu dari Utara melalui Medan, Pekan Baru bisa tersambung. Dari arah selatan dimulai terlebih dahulu mengingat ada ASEAN Games yang dihelat di sana,” ujarnya.

Pemerintah saat ini telah menugasi BUMN Hutama Karya membangun empat ruas tol trans Sumatera diantaranya Medan-Binjai sepanjang 15,8 km, Bakauheni-Terbanggi Besar (150 km), Palembang-Indralaya (22 km) serta Pekan Baru-Dumai (135 km).

Dari empat ruas penugasan tersebut, tiga ruas diantaranya telah memenuhi persyaratan pengerjaan kontruksi maupun hak konsesi melalui Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) masing-masing untuk ruas Medan-Binjai, Bakauheni-Terbanggi Besar serta Palembang-Indralaya.

source: http://ekbis.sindonews.com/read/1041389/34/hk-tunggu-revisi-perpres-penugasan-tol-sumatera-1441558487