Upaya percepatan pembangunan infrastruktur yang digenjot pemerintah
menimbulkan peningkatan kebutuhan biaya. Hal tersebut dialami PT Hutama
Karya, yang ditugasi menggarap 4 proyek jalan tol Trans Sumatra, yaitu
Bakauheni-Terbanggi Besar, Palembang Indralaya, Pekan Baru-Dumai, dan
Medan Binjai.
"Dari empat ruas itu, pada saat mendapat penugasan pertama di zaman Pak SBY adalah Medan-Binjai dan Palembang-Indralaya. Namun pada bulan Februari 2015 setelah Pak Jokowi kunjungan, Bakauheni-Terbanggi Besar dan Pekan Baru-Dumai juga jadi prioritas. Jadi 4 itu sekarang jadi prioritas," ujar Direktur Utama Hutama Karya, I Gusti Ngurah Putra, ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Jumat (4/9/2015).
Ia mengatakan, karena ada perubahan prioritas tersebut, pihaknya kemudian menghitung ulang seluruh kebutuhan investasi untuk menyelesaikan ruas-ruas Tol Trans Sumatera, yang menjadi tugasnya berdasarkan faktor inflasi dan ketidakpastian situasi ekonomi.
"Pak Presiden sendiri yang meminta untuk perubahan prioritas itu, sehingga kita menghitung ulang kebutuhan pendanaan dan komposisi pinjamannya. Karena dibangun lebih cepat, porsi ekuitas juga meningkat. Kebutuhan PMN (Penyertaan Modal Negara) Hutama Karya untuk lima tahun ke depan meningkat dari Rp 12,95 triliun menjadi Rp 17,4 triliun," jelasnya
Artinya ada kenaikan kebutuhan PMN Rp 4,45 triliun atau 34,36%. PMN tersebut, akan dipergunakan sebagai ekuitas atau modal perusahaan yang dijadikan dasar pengajuan pinjaman ke pihak perbankan dalam pembiayaan proyek jalan tol Trans Sumatera. "Porsi ekuitas Bakauheni-Terbanggi Besar menjadi 52% akibat perubahan prioritas pembangunan," jelas dia.
Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono menjelaskan, Hutama Karya mendapat penugasan membangun Tol Bakauheni-Terbangi Besar dan Palmebang-Indralaya. Penugasan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 Tahun 2014 tentang percepatan pembangunan Jalan Tol di Sumatera.
"Skema ini diberlakukan untuk ruas-ruas jalan tol yang layak secara ekonomi namun tidak layak secara finalsial, dan secara pendanaan pemerintah memiliki keterbatas," ujar Basuki, dalam kesempatan terpisah.
Basuki menjelaskan, untuk mengerjakan tol Bakauheni-Terbangi Besar, PT Hutama Karya harus menyediakan ekuitas Rp 8,727 triliun, agar bisa mencairkan pinjaman perbangkannya Rp 8,067 triliun.
"Dengan nilai kontruksi tol tersebut direncanakan rampung pada tahun 2018, sedangkan untuk proses pengadaan tanah selesai pada 2016. Tol tersebut terbagi menjadi tiga seksi yaitu Pelabuhan Bakauheni-Interchange (IC) Sidumulyo, IC Sidumolyo-IC Branti, dan IC Terbangi Besar," jelas Basuki.
Sementara itu, untuk pembangunan jalan tol Palembang-Indralaya, Hutama Karya harus menyediakan ekuitas Rp 2,31 triliun, dengan pinjaman perbankan Rp 990,336 miliar.
SUMBER : http://finance.detik.com/read/2015/09/04/172010/3010493/4/garap-4-tol-trans-sumatera-hutama-karya-minta-tambahan-suntikan-rp-445-t?f9911033
"Dari empat ruas itu, pada saat mendapat penugasan pertama di zaman Pak SBY adalah Medan-Binjai dan Palembang-Indralaya. Namun pada bulan Februari 2015 setelah Pak Jokowi kunjungan, Bakauheni-Terbanggi Besar dan Pekan Baru-Dumai juga jadi prioritas. Jadi 4 itu sekarang jadi prioritas," ujar Direktur Utama Hutama Karya, I Gusti Ngurah Putra, ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Jumat (4/9/2015).
Ia mengatakan, karena ada perubahan prioritas tersebut, pihaknya kemudian menghitung ulang seluruh kebutuhan investasi untuk menyelesaikan ruas-ruas Tol Trans Sumatera, yang menjadi tugasnya berdasarkan faktor inflasi dan ketidakpastian situasi ekonomi.
"Pak Presiden sendiri yang meminta untuk perubahan prioritas itu, sehingga kita menghitung ulang kebutuhan pendanaan dan komposisi pinjamannya. Karena dibangun lebih cepat, porsi ekuitas juga meningkat. Kebutuhan PMN (Penyertaan Modal Negara) Hutama Karya untuk lima tahun ke depan meningkat dari Rp 12,95 triliun menjadi Rp 17,4 triliun," jelasnya
Artinya ada kenaikan kebutuhan PMN Rp 4,45 triliun atau 34,36%. PMN tersebut, akan dipergunakan sebagai ekuitas atau modal perusahaan yang dijadikan dasar pengajuan pinjaman ke pihak perbankan dalam pembiayaan proyek jalan tol Trans Sumatera. "Porsi ekuitas Bakauheni-Terbanggi Besar menjadi 52% akibat perubahan prioritas pembangunan," jelas dia.
Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono menjelaskan, Hutama Karya mendapat penugasan membangun Tol Bakauheni-Terbangi Besar dan Palmebang-Indralaya. Penugasan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 Tahun 2014 tentang percepatan pembangunan Jalan Tol di Sumatera.
"Skema ini diberlakukan untuk ruas-ruas jalan tol yang layak secara ekonomi namun tidak layak secara finalsial, dan secara pendanaan pemerintah memiliki keterbatas," ujar Basuki, dalam kesempatan terpisah.
Basuki menjelaskan, untuk mengerjakan tol Bakauheni-Terbangi Besar, PT Hutama Karya harus menyediakan ekuitas Rp 8,727 triliun, agar bisa mencairkan pinjaman perbangkannya Rp 8,067 triliun.
"Dengan nilai kontruksi tol tersebut direncanakan rampung pada tahun 2018, sedangkan untuk proses pengadaan tanah selesai pada 2016. Tol tersebut terbagi menjadi tiga seksi yaitu Pelabuhan Bakauheni-Interchange (IC) Sidumulyo, IC Sidumolyo-IC Branti, dan IC Terbangi Besar," jelas Basuki.
Sementara itu, untuk pembangunan jalan tol Palembang-Indralaya, Hutama Karya harus menyediakan ekuitas Rp 2,31 triliun, dengan pinjaman perbankan Rp 990,336 miliar.
SUMBER : http://finance.detik.com/read/2015/09/04/172010/3010493/4/garap-4-tol-trans-sumatera-hutama-karya-minta-tambahan-suntikan-rp-445-t?f9911033
Tidak ada komentar:
Posting Komentar