Rabu, 13 Januari 2016

Sebagian Jalan Tol Sumatra Baru Siap Dibuka Darurat Saat Mudik Lebaran 2016

Kamis, 14/01/2016
98 Km Jalan Tol Baru Siap Dibuka Darurat Saat Mudik Lebaran 2016Pada musim mudik lebaran tahun ini, lalu lintas di Sumatera dan Jawa akan terbantu dengan keberadaan tambahan 98 kilometer (km) jaringan jalan tol baru, yang dapat dimanfaatkan secara fungsional alias darurat.

Kepala Sub Direktorat Pengadaan Tanah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Marzuki menjelaskan, hal ini sejalan dengan telah terbebasnya sejumlah bidang tanah di beberapa ruas‎ jalan tol yang proses pembayarannya selesai di tahun ini.

"Kemarin kami laporkan ke Menteri (PUPR) bahwa target kami 80 km. Tapi setelah kita evaluasi, yang bisa fungsional ternyata 98 km. Fungsional itu yang penting bisa dilewati apakah itu jalan tanah, lapisan aspal dasar, pokoknya yang penting bisa dilewati seperti Pejagan-Pemalang tahun lalu," ujar Herry ditemui di ruang kerjanya Rabu (13/1/2016).

Keberadaan 98 km jalan tol darurat tersebut tersebar di beberapa ruas di ruas jalan tol di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Di antaranya adalah ruas jalan tol Pejagan-Pemalang, Batang-Semarang‎, Semarang Slatiga, Salatiga-Boyolali, Solo-Mantingan, Mantingan-Kertosono, Cinere-Jagorawi, Kunciran-Serpong,‎ dan Pandaan-Malang di Pulau Jawa.

Selanjutnya ada Palembang-Indralaya Bakauheni-Terbanggi Besar di Sumatera, dan Manado-Bitung di Sulawesi.

"Spot-spot (tersebar di beberapa titik). Tapi sambil jalan kalau ada pembebasan baru, berarti 98 km itu bisa lebih panjang lagi yang bisa dimanfaatkan sampai fungsional," sambung Herry.

Keberadaan 98 km jalan tol tersebut, meski baru berstatus fungsional namun punya arti penting dalam memecah kepadatan lalu lintas yang sering terjadi pada puncak musim mudik Hari Raya Lebaran.

"Jalur lebaran nanti jangan sampai terfokus seperti natal dan tahun baru kemarin yang terjadi kemacetan. Jadi arus lalu lintas harus menyebar salah satu yang menolong adalah jalan tol," tutur dia.

Bukan hanya itu, keberadaan 98 km jalan tol fungsional ini menandakan, bahwa bakal ada sedikitnya 98 km ruas jalan tol baru yang bisa dikebut pekerjaannya di tahun ini.

"Karena kalau tanah sudah bebas, berartikan kontraktor bisa langsung kejar konstruksi fisiknya saja," pungkas Herry.
sumber : http://finance.detik.com/read/2016/01/14/072133/3118057/4/98-km-jalan-tol-baru-siap-dibuka-darurat-saat-mudik-lebaran-2016?f9911013

Rabu, 06 Januari 2016

Tol Trans Sumatera

Tol Trans Sumatera dimulai dari Lampung


Tol Trans Sumatera dimulai dari Lampung
Sejumlah alat berat digunakan untuk meratakan batu krikil pada persiapan peletakan batu pertama lokasi awal pembangunan jalan tol Sumatera di Bakauheni, Lampung, Minggu (26/4). Pembangunan jalan bebas hambatan trans Sumatera itu diawali dari Bakauheni, Lampung sampai Sumatera Selatan sepanjang 373,4 kilometer. (ANTARA FOTO/Kristian Ali)
Bandarlampung (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo mengambil keputusan berani dengan meresmikan pembangunan proyek raksasa Tol Trans Sumatera, yang pencanangannya dilakukan di Desa Sabahbalau Kabupaten Lampung Selatan, sekitar 5 km dari Kota Bandarlampung, pada 30 April 2015 lalu.

Presiden bahkan memberikan tenggang waktu agar Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni- Desa Sabahbalau- Terbanggi Besar-Palembang tuntas dalam waktu dua setengah tahun hingga tiga tahun ke depan.

"Tahun 2018, pembangunan Tol Trans Sumatera ini harus selesai hingga Palembang," kata Presiden.

Dengan kata lain, Tol Trans Sumatera ruas Lampung- Palembang sudah harus bisa digunakan sebelum penyelenggaraan Asian Games 2018, yang akan berlangsung mulai 18 Agustus- 2 September 2018 di Jakarta, Jawa Barat dan Sumsel.

Sebenarnya pembangunan Tol Trans Sumatera sudah diwacanakan sejak era pemerintahan Presiden Soekarno. Namun, Presiden Joko Widodo yang akhirnya mengambil langkah nyata dengan mencanangkan pembangunan Tol Trans Sumatera, yang pembangunannya dimulai dari Lampung.

"Masyarakat Lampung sudah 20 tahun menanti jalan tol. Dahulu jalan tol ini diperediksi tidak jadi dibangun, dan sekarang sudah nyata, dan akan segara dinikmati oleh masyarakat," kata Ketua MPR Zulkifli Hasan saat mendampingi Presiden Jokowi yang mengecek kemajuan pembangunan Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni- Terbanggi Besar.

Panjang jalan tol Trans-Sumatera ruas Bakauheni- Terbanggi Lampung sekitar 140,41 km dengan luas 2.671,62 hektare melintasi tiga kabupaten di Lampung, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, dan Lampung Tengah.

Jalan tol itu berada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan sepanjang 104,7 km dengan luas 1.867,70 ha, sedangkan di Pesawaran sepanjang 5,60 km dengan luas 135,18 ha, dan Lampung Tengah sepanjang 30,11 km seluas 668,48 ha.

Pembebasan lahan tol ruas Bakauheni- Desa Sabahbalau- Terbanggi Besar sepanjang 140 km ditargetkan selesai pada Mei 2016.

Mulai Januari 2016, pembebasan lahan Tol Trans Sumatera ruas Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah - Pematang Panggang Kabupaten Mesuji, Lampung sepanjang 109 km akan dilakukan, dan ditargetkan tuntas pada Desember 2016.

Pembebasan tol Trans Sumatera dari Bakauheni Lampung hingga Palembang Sumsel ditargetkan tuntas pada 2016.

Ada empat BUMN yang ditunjuk menjadi kontraktor pembangunan Tol Trans Sumatera, yakni Pembangunan Perumahan, Waskita, Adhi Karya dan WIKA di ruas Bakauheni- Desa Sabahbalau-Terbanggi Besar. Di wilayah Lampung, sejauh ini baru PP dan Waskita yang sudah melakukan pembangunan jalan tol di lahan yang sudah dibebaskan, sedang Waskita dan Adhi Karya masih terkendala lahan.

Namun belakangan ini, Adhi Karya sudah mulai melakukan pengerjaan proyek tol karena sudah ada lahan yang sudah dibebaskan. Khusus di Desa Sabahbalau saja hingga pertengahan Desember 2016, sudah sepanjang 2,65 km jalan yang dicor untuk empat jalur.

Tol Trans Sumatera dirancang mampu dilalui kendaraan yang bertonase maksimum 90 ton. Badan jalan tol yang dibangun terdiri atas "rigid" atau cor beton badan jalan bagian atas setebal 30 cm, "lean concrete" atau pengerjaan bagian tengah badan jalan setebal 10 cm, dan "base" atau pengerjaan bagian bawah badan jalan setebal 20 cm.

Jalan tol Trans Sumatera nantinya akan memiliki lebar kurang lebih 21 meter. Lebar tersebut terdiri atas lebar dua jalur jalan untuk dua arah kendaraan dengan lebar masing-masing 9,2 meter.

Selain itu, di pinggir jalan juga akan dibuat bahu jalan dengan lebar masing-masing 2,5 meter, sedangkan di antara kedua jalur akan dipasang median selebar 2,25 meter.


Tol Lampung-Palembang

Bagaimana dengan ruas tol Lampung-Palembang, karena kota itu juga bertindak sebagai tuan rumah Asian Games 2018 ?

Menteri BUMN Rini Soemarno menyebutkan Tol Trans Sumatera ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang Kabupaten Mesuji Lampung- Palembang akan dikerjakan mulai Maret 2016.

BUMN yang tetap menjadi kontraktor utama pembangunan jalan tol itu, kecuali di ruas Kayu Agung-Palembang yang dikerjakan oleh perusahaan swasta.

"Kami terus mendorong pengerjaan jalan tol, baik yang dikerjakan oleh BUMN maupun swasta, agar selesai sebelum Asian Games," kata dia.

Karena itu, Menteri menyebutkan dirinya tetap memantau progres pembangunan Tol Trans Sumatera mulai dari Bakauheni Lampung Selatan hingga Kayu Agung Sumatera Selatan.

Pembangunan Tol Trans Sumatera tidak hanya akan berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian di Lampung, tetapi juga di Jawa dan Sumatera.

Pendistribusian barang akan menjadi lebih lancar dengan biaya lebih murah, dan minat investor menanamkan modalnya di Lampung dan Jawa juga akan meningkat.

Pembangunan jalan tol dapat mempermudah konektivitas antarprovinsi dan mempercepat distribusi hasil pertanian dan industri.

Pemerintah, sebagaimana disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono, juga segera memprioritaskan pembangunan jalan tol Palembang--Tanjung Api Api untuk menuju ke pelabuhan samudera dan kawasan ekonomi khusus (KEK).

"Setelah tol Bakauheni-Palembang, mudah-mudahan tahun depan tol yang menghubungkan Kota Palembang dengan Pelabuhan Samudera dan kawasan KEK di Tanjung Api Api wilayah Kabupaten Banyuasin itu bisa dimulai pembangunannya," katanya.

Khusus untuk Lampung, ketika proyek tol itu dicanangkan, BI mencatat bahwa arus investasi di daerah itu sudah meningkat 2,87 persen pada triwulan I/2015 menjadi 3,66 persen pada triwulan II. Karennya, nilai investasi di Provinsi Lampung hingga triwulan ketiga tahun 2015 tercatat Rp4,021 triliun.

Di tahun 2016 dan tahun berikutnya, minat investor menanamkan modalnya, termasuk di Lampung, akan semakin meningkat sehingga pertumbuhan daerah itu akan meningkat pesat.

Infrastruktur jalan tol yang menjadi salah satu daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya, dan sejauh ini progres penyelesaiannya tetap sesuai target.

Presiden Jokowi bahkan menyatakan puas atas capaian pembangunan Tol Trans Sumatera saat meninjau pembangunannya di Desa Sabahbalau belum lama ini.

Menteri BUMN Rini Soemarno juga menyakan puas saat meninjau kemajuan pembangunan Tol Trans Sumatera.

"Ruas Bakauheni hingga Desa Sabahbalau, termasuk cepat dalam pengerjaanya. Pembangunan jalan tol sudah cukup baik, terutama sekitar kawasan Sabahbalau, Lampung Selatan," katanya.

Karena pembangunan tol masih pada jalur yang benar, bahkan sudah diwacanakan sebagaian ruas jalan yang sudah tuntas dikerjakan, bisa dilalui pada arus mudik Lebaran 2016.

Penyelesaian Tol Trans Sumatera sebenarnya bisa dipercepat lagi jika pembebasan lahannya segera dituntaskan.

Sehubungan itu, pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu bekerja lebih keras lagi untuk menuntaskan pembebasan lahan tol di tahun 2016, agar Tol Trans Sumatera selesai sebelum Asian Games 2018.
sumber : http://www.antaranews.com/berita/536710/tol-trans-sumatera-dimulai-dari-lampung

Selasa, 05 Januari 2016

2,9 Km Jalan Tol Lampung Sudah Rigid

2,9 Km Jalan Tol Lampung Sudah Rigid

Pembangunan jalan tol Lampung. dok. Lampung Post

Akhir pekan ini jalan tol trans-Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni-Terbanggibesar sepanjang 2,9 km telah selesai di-rigid (dicor). Jalur itu berada di titik sta 77+100-80+000 di Desa Sabahbalau, Tanjungbintang, Lampung Selatan.

Engineer Manager PT Waskita Karya Marsessa Edward saat dihubungi Lampung Post Kamis malam (17/12/2015) mengatakan akhir pekan ini keempat lajur sudah full rigid sepanjang 2,9 km.

“Tinggal 1 lajur terakhir ini yang belum penuh, masih sekitar 600-700 meter lagi. Jadi rigid sudah full 4 lajur akhir pekan ini 2,9 km full,” kata pria yang akrab disapa Edo ini.

Sementara itu, proses pembangunan jembatan simpang susun di Sabahbalau sudah masuk tahap stressing. “Pekan depan sudah stressing jembatan simpang susun. Untuk target mulai bisa dilalui warga pada akhir Februari atau awal Maret 2016,” jelas lulusan Undip ini.

PT Waskita Karya selaku pengembang JTTS Bakauheni-Terbanggi besar pada Sta 38+000 sampai 80+000 itu rencananya akan melakukan clearing kembali sepanjang 2 km. “Akhir bulan infonya ada penambahan pembebasan lahan tol, tapi belum ada serah terima dan belum dapat kabar pasti. Paling ada 2 km tambahan,” tutup Edo.

Disisi lain pembayaran ganti rugi tol di desa kelawi dan hatta di Bakauheni, Lampung Selatan rencananya akan dilakukan minggu depan. “Sebelum akhir desember mudah –mudahan bisa kita bebaskan. Saya akan ikut mendampingi.” Kata Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Adeham saat dihubungi kemarin.

Pada bagian lain dokumen perencanaan tol tahap II belum dapat dipastikan rampung minggu depan saat tim dari pemprov menjemput bola dokumen ke Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta. “Minggu depan mau menghadap kementerian PUPR meminta keurangan dokumen dokumen itu. Tapi belum tentu sudah lengkap semua, bisa iya bisa tidak. Jadi nama desa dan kecamatan yang akan dilewati belum tau.” Tutup Adeham.
sumber : http://www.lampost.co/berita/29-km-jalan-tol-lampung-sudah-rigid

Akhir Desember 2015, 14, 6 Km Lahan Tol Dibebaskan

 14, 6 Km Lahan Tol Dibebaskan

Pembangunan jalan tol Lampung. dok. Lampung Post

Lahan jalan tol trans-Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni-Terbanggibesar sepanjang 14,6 km yang berada di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Tengah di akhir Desember 2015 segera terbebaskan.

Hal itu disampaikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tim 2 JTTS Bakauheni-Terbanggi Besar, Edison saat dihubungi Lampung Post Jumat malam (18/12/2015). Edison menjelaskan panjang lahan tol yang sudah dibebaskan itu berada di Terbanggi Besar, Lampung tengah sepanjang 9 km jalan utama dan akses tol sepanjang 700 meter, serta di Pesawaran dengan panjang 5,6 km jalan utama tol dan 4,7 km akses tol.

“Hari Selasa (22/12/2015) akan kami bayarkan untuk Desa Karang Endah, Terbanggibesar sementara Desa Terbanggibesar dan Bandarjaya Timur akan dibayarkan pada akhir Desember (29/12/2015),” Jelas Edison.

Edison mengungkapkan di Lampung Tengah terdapat dua penetapan lokasi (penlok). Dari penlok 1 di kecamatan terbanggi besar telah selesai pembayaran di dua dari lima desa, yaitu Desa Yukumjaya dan Desa Indra Putra Subing.

Sementara itu, di Penlok 2 Kecamatan Bumiratu Nuban sebanyak 7 desa, Kecamatan Gunungsugih sebanyak 4 desa, dan Kecamatan Trimurjo sebanyak 1 desa telah memasuki tahap musyawarah bentuk ganti kerugian. “Jadi sudah dinilai tim appraisal lalu dimusyawarahkan penggantiannya dalam bentuk uang, saham, atau tanah pengganti. Jadi bukan pengumuman harga tanah lagi bahasanya, karena tidak sesuai dengan undang-undang,” ungkap pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini.

Di Kabupaten Pesawaran, sebanyak 6 desa juga akan dilakukan pembayaran pada Selasa (22/12/2015).”Untuk pembangunan di Desa Batanghari Ogan, Pesawaran yang kemarin dikunjungi Menteri BUMN, sudah 3 km di-clearing PT Adi Karya.” tutup Edison.

Sebelumnya pada rapat pembahasan nilai ekonomis pembangunnan tol yang digelar di ruang rapat Asisten I Rabu (16/12/2015), dalam laporannya Edison mengungkapkan luasan yang akan dibebaskan di dua kabupaten ini 510 hektare dengan jumlah bidang tanah 2.123 pemilik dan dana Rp632,95 miliar.

“Rp121,37 miliar sudah dibayarkan. Pembebasan lahan akan terus dilakukan sampai akhir tahun, yaitu untuk 187 hektare dengan jumlah pemilik 897 bidang tanah disiapkan UGR senilai Rp242 miliar. Diharapkan semua bisa terbayar sampai akhir desember,” kata Edison, Rabu (16/12/2015).
 sumber : http://www.lampost.co/berita/akhir-desember-2015-14-6-km-lahan-tol-dibebaskan

Senin, 21 Desember 2015

Pembangunan Tol Palindra Tepat Waktu

22 Nopember 2015
 Komisi IV DPRD Sumsel menilai pembangunan Jalan Tol Palembang-Indralaya (Palindra) on schedule atau tepat waktu.
"Karena mereka masih memperkeras pondasi awal, pasir itu, itu yang mereka lakukan, " ungkap Ketua Komisi 1V DPRD Sumsel, Herpanto, Kamis (26/11/2015).
Apalagi pihaknya menilai jumlah biaya, pekerjaan dan waktu sudah sejalan.
Pekan lalu Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan, dan rombongan meninjau langsung jalan Tol Palindra di kawasan Pemulutan, lokasi tol tersebut.
Mereka datang dalam rangka pengawasan terhadap proyek pembiayaan yang menjadi bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
"PT Sarana Multi Infrastruktur kan sudah beri permodalan untuk tol Palindra sebesar 30 persen, kami mau lihat efektivitasnya seperti apa," kata Marwan.
Dari 22 km, hanya 5 km lahan yang keras, sisanya 17 km berupa rawa. Meski begitu, Marwan mengakui kalau progres pembebasan lahan tol Palindra yang tercepat dari proyek tol lain.
Pihaknya mendapat penjelasan kalau lahan rawa akan digarap dengan sistem vakum sehingga lebih efektif secara pengerjaan.
Sistem ini membuat lahan yang terpakai tidak menyerempet lahan milik warga. Marwan mengatakan, jika melihat progres yang dikerjakan PT Hutama Karya, pihaknya yakin tol Palindra bisa selesai 2017 nanti.
Menurutnya kemajuan tol Palindra berbeda dengan tol Terbanggi Besar-Bakaheuni yang terkendala pembebasan lahan. Di sana, banyak lahan yang di atasnya sudah berdiri rumah masyarakat.
"Tol Palindra ini paling cepat progresnya dibanding tol Trans Sumatera lainnya," katanya.
sumber : http://palembang.tribunnews.com/2015/11/26/pembangunan-tol-palindra-tepat-waktu

Jumat, 18 Desember 2015

Jokowi Tunjuk Hutama Karya Garap Semua Ruas Tol Sumatera

Rencana pemerintah membangun jalan tol Trans Sumatera semakin jelas dengan adanya payung hukum yang kuat. Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2015 untuk kepastian perencanaan dan kesinambungan pembangunan jalan tol tersebut. Sebelum 2019, sebanyak 8 ruas tol Trans Sumatera ditargetkan sudah beroperasi.
Perpres yang diteken Jokowi pada 22 Oktober lalu itu merevisi Perpres Nomor 124 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Dalam beleid yang anyar, pemerintah memastikan pembangunan jalan tol Trans Sumatera dari Bakauheni (Lampung) sampai Banda Aceh (NAD). Ini berbeda dari Perpres sebelumnya yang cuma menyatakan pembangunan beberapa ruas tol di Sumatera.
Untuk menautkan Bakauheni-Banda Aceh dengan jalan tol, pemerintah membaginya dalam 24 ruas jalan tol. Sebagai tahap pertama, sebanyak delapan ruas jalan tol akan dibangun, yaitu:  ruas Medan – Binjai, ruas Palembang – Simpang Indralaya, ruas Pekanbaru – Dumai, ruas Bakauheni – Terbanggi Besar; ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang, ruas Pematang Panggang – Kayu Agung, ruas Palembang-Tanjung Api-api, dan ruas Kisaran – Tebing Tinggi.
“Pengoperasian dan pemeliharaan 8 jalan tol dilaksanakan paling lambat akhir tahun 2019,” bunyi Pasal 2A ayat (2) Perpres tersebut. Pada Perpres sebelumnya, pemerintah hanya  menyebutkan empat ruas jalan tol yang harus didahulukan, yaitu ruas Medan – Binjai, ruas Palembang – Simpang Indralaya, ruas Pekanbaru – Dumau, dan ruas Bakauheni – Terbanggi Besar. Selain itu, tak disebutkan tenggat waktu penyelesaiannya.
Adapun pelaksana pembangunan delapan proyek  jalan tol di Sumatera tersebut adalah PT Hutama Karya (Persero). Bahkan, mengacu Pasal 2 ayat (2) Perpres baru itu, Hutama Karya yang diserahi tugas membangun semua 24 ruas tol Trans Sumatera. Perusahaan BUMN ini dapat bekerja sama dengan pihak lain melalui pembentukan anak perusahaan patungan. Namun, Hutama Karya harus menjadi pemegang saham mayoritas di anak usaha itu.
Kalau pembangunan konstruksi jalan tol itu rampung, Hutama Karya dapat mengalihkan hak pengelolaannya ke anak usaha nya. Syaratnya, harus berdasarkan persetujuan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan pertimbangan Menteri BUMN.
Sebenarnya, proyek pengerjaan jalan tol Trans Sumatera sudah dimulai beberapa bulan lalu. Jokowi meresmikan pembangunan jalan tol ruas Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api Api (MBBPT) sepanjang 434 kilometer pada April lalu. Selain itu, ruas Pekanbaru – Kandis – Dumai akan dimulai akhir bulan ini.
Namun, pembangunan jalan tol itu menghadapi sejumlah kendala. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan sepanjang 135 kilometer ruas tol Trans Sumatera masih terkendala lahan. Lahan ini berada di daerah Provinsi Riau yakni ruas tol Pekanbaru – Kandis – Dumai.
Kendala lain adalah permodalan. Dalam pembahasan APBN 2016, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan pemerintah senilai Rp 40,4 triliun, termasuk PMN untuk Hutama Karya senilai Rp 3 triliun. Direktur Utama Hutama Karya I Gusti Ngurah Putra pernah menyatakan, akan menyiapkan skenario lain pendanaan, yang salah satunya pinjaman dari lembaga keuangan.
Untuk menjamin kelancaran proses pembangunan, Presiden melalui Perpres anyar tersebut memerintahkan Menteri PUPR untuk mengevaluasi pengoperasian jalan tol Sumatera dan melakukan langkah-langkah penyelesaian. Selain itu, memerintahkan para menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati memberikan dukungan untuk percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera. Dukungan itu dituangkan dalam bentuk kesepahaman (service level agreement) antara Hutama Karya dengan para menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati terkait.
Berikut ini 24 ruas jalan tol Trans Sumatera yang akan dibangun Hutama Karya.
  1. Ruas Medan – Binjai
  2. Ruas Palembang – Simpang Indralaya
  3. Ruas Pekanbaru – Dumai
  4. Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar
  5. Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang
  6. Ruas Pematang Panggang – Kayu Agung
  7. Ruas Palembang – Tanjung Api – api
  8. Ruas Kisaran – Tebing Tinggi
  9. Ruas Betung (Sp. Sekayu) – Tempino –Jambi
  10. Ruas Jalan Tol Jambi – Rengat
  11. Ruas Jalan Tol Rengat – Pekanbaru
  12. Ruas Dumai – Sp. Sigambal – Rantau Prapat
  13. Ruas Rantau Prapat – Kisaran
  14. Ruas Binjai – Langsa
  15. Ruas Langsa – Lhokseumawe
  16. Ruas Lhokseumawe – Sigli
  17. Ruas Sigli – Banda Aceh
  18. Ruas Simpang Indralaya – Muara Enim
  19. Ruas Muara Enim – Lahat – Lubuk Linggau
  20. Ruas Lubuk Linggau – Curup –Bengkulu
  21. Ruas Pekanbaru – Bangkinang -Payakumbuh – Bukit Tinggi
  22. Ruas Bukit Tinggi – Padang Panjang -Lubuk Alung – Padang
  23. Ruas Tebing Tinggi – P. Siantar – Prapat – Tarutung – Sibolga
  24. Ruas Batu Ampar – Muka Kuning – Bandara Hang Nadim
Rencana pemerintah membangun jalan tol Trans Sumatera semakin jelas dengan adanya payung hukum yang kuat. Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2015 untuk kepastian perencanaan dan kesinambungan pembangunan jalan tol tersebut. Sebelum 2019, sebanyak 8 ruas tol Trans Sumatera ditargetkan sudah beroperasi.
Perpres yang diteken Jokowi pada 22 Oktober lalu itu merevisi Perpres Nomor 124 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Dalam beleid yang anyar, pemerintah memastikan pembangunan jalan tol Trans Sumatera dari Bakauheni (Lampung) sampai Banda Aceh (NAD). Ini berbeda dari Perpres sebelumnya yang cuma menyatakan pembangunan beberapa ruas tol di Sumatera.
- See more at: http://katadata.co.id/berita/2015/11/20/jokowi-tunjuk-hutama-karya-garap-semua-ruas-tol-sumatera#sthash.0PQ6rzzq.dpuf
Rencana pemerintah membangun jalan tol Trans Sumatera semakin jelas dengan adanya payung hukum yang kuat. Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2015 untuk kepastian perencanaan dan kesinambungan pembangunan jalan tol tersebut. Sebelum 2019, sebanyak 8 ruas tol Trans Sumatera ditargetkan sudah beroperasi.
Perpres yang diteken Jokowi pada 22 Oktober lalu itu merevisi Perpres Nomor 124 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Dalam beleid yang anyar, pemerintah memastikan pembangunan jalan tol Trans Sumatera dari Bakauheni (Lampung) sampai Banda Aceh (NAD). Ini berbeda dari Perpres sebelumnya yang cuma menyatakan pembangunan beberapa ruas tol di Sumatera.
Untuk menautkan Bakauheni-Banda Aceh dengan jalan tol, pemerintah membaginya dalam 24 ruas jalan tol. Sebagai tahap pertama, sebanyak delapan ruas jalan tol akan dibangun, yaitu:  ruas Medan – Binjai, ruas Palembang – Simpang Indralaya, ruas Pekanbaru – Dumai, ruas Bakauheni – Terbanggi Besar; ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang, ruas Pematang Panggang – Kayu Agung, ruas Palembang-Tanjung Api-api, dan ruas Kisaran – Tebing Tinggi.
“Pengoperasian dan pemeliharaan 8 jalan tol dilaksanakan paling lambat akhir tahun 2019,” bunyi Pasal 2A ayat (2) Perpres tersebut. Pada Perpres sebelumnya, pemerintah hanya  menyebutkan empat ruas jalan tol yang harus didahulukan, yaitu ruas Medan – Binjai, ruas Palembang – Simpang Indralaya, ruas Pekanbaru – Dumau, dan ruas Bakauheni – Terbanggi Besar. Selain itu, tak disebutkan tenggat waktu penyelesaiannya.
Adapun pelaksana pembangunan delapan proyek  jalan tol di Sumatera tersebut adalah PT Hutama Karya (Persero). Bahkan, mengacu Pasal 2 ayat (2) Perpres baru itu, Hutama Karya yang diserahi tugas membangun semua 24 ruas tol Trans Sumatera. Perusahaan BUMN ini dapat bekerja sama dengan pihak lain melalui pembentukan anak perusahaan patungan. Namun, Hutama Karya harus menjadi pemegang saham mayoritas di anak usaha itu.
Kalau pembangunan konstruksi jalan tol itu rampung, Hutama Karya dapat mengalihkan hak pengelolaannya ke anak usaha nya. Syaratnya, harus berdasarkan persetujuan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan pertimbangan Menteri BUMN.
(Baca: Proyek Tol Sumatera Terhambat Masalah Lahan)
Sebenarnya, proyek pengerjaan jalan tol Trans Sumatera sudah dimulai beberapa bulan lalu. Jokowi meresmikan pembangunan jalan tol ruas Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api Api (MBBPT) sepanjang 434 kilometer pada April lalu. Selain itu, ruas Pekanbaru – Kandis – Dumai akan dimulai akhir bulan ini.
Namun, pembangunan jalan tol itu menghadapi sejumlah kendala. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan sepanjang 135 kilometer ruas tol Trans Sumatera masih terkendala lahan. Lahan ini berada di daerah Provinsi Riau yakni ruas tol Pekanbaru – Kandis – Dumai.
Kendala lain adalah permodalan. Dalam pembahasan APBN 2016, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan pemerintah senilai Rp 40,4 triliun, termasuk PMN untuk Hutama Karya senilai Rp 3 triliun. Direktur Utama Hutama Karya I Gusti Ngurah Putra pernah menyatakan, akan menyiapkan skenario lain pendanaan, yang salah satunya pinjaman dari lembaga keuangan.
(Baca: PMN Ditunda, Pembangunan Ruas Tol Sumatera Terancam Mangkrak)
Untuk menjamin kelancaran proses pembangunan, Presiden melalui Perpres anyar tersebut memerintahkan Menteri PUPR untuk mengevaluasi pengoperasian jalan tol Sumatera dan melakukan langkah-langkah penyelesaian. Selain itu, memerintahkan para menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati memberikan dukungan untuk percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera. Dukungan itu dituangkan dalam bentuk kesepahaman (service level agreement) antara Hutama Karya dengan para menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati terkait.
Berikut ini 24 ruas jalan tol Trans Sumatera yang akan dibangun Hutama Karya.
  1. Ruas Medan – Binjai
  2. Ruas Palembang – Simpang Indralaya
  3. Ruas Pekanbaru – Dumai
  4. Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar
  5. Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang
  6. Ruas Pematang Panggang – Kayu Agung
  7. Ruas Palembang – Tanjung Api – api
  8. Ruas Kisaran – Tebing Tinggi
  9. Ruas Betung (Sp. Sekayu) – Tempino –Jambi
  10. Ruas Jalan Tol Jambi – Rengat
  11. Ruas Jalan Tol Rengat – Pekanbaru
  12. Ruas Dumai – Sp. Sigambal – Rantau Prapat
  13. Ruas Rantau Prapat – Kisaran
  14. Ruas Binjai – Langsa
  15. Ruas Langsa – Lhokseumawe
  16. Ruas Lhokseumawe – Sigli
  17. Ruas Sigli – Banda Aceh
  18. Ruas Simpang Indralaya – Muara Enim
  19. Ruas Muara Enim – Lahat – Lubuk Linggau
  20. Ruas Lubuk Linggau – Curup –Bengkulu
  21. Ruas Pekanbaru – Bangkinang -Payakumbuh – Bukit Tinggi
  22. Ruas Bukit Tinggi – Padang Panjang -Lubuk Alung – Padang
  23. Ruas Tebing Tinggi – P. Siantar – Prapat – Tarutung – Sibolga
  24. Ruas Batu Ampar – Muka Kuning – Bandara Hang Nadim
- See more at: http://katadata.co.id/berita/2015/11/20/jokowi-tunjuk-hutama-karya-garap-semua-ruas-tol-sumatera#sthash.0PQ6rzzq.dpuf
Rencana pemerintah membangun jalan tol Trans Sumatera semakin jelas dengan adanya payung hukum yang kuat. Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2015 untuk kepastian perencanaan dan kesinambungan pembangunan jalan tol tersebut. Sebelum 2019, sebanyak 8 ruas tol Trans Sumatera ditargetkan sudah beroperasi.
Perpres yang diteken Jokowi pada 22 Oktober lalu itu merevisi Perpres Nomor 124 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Dalam beleid yang anyar, pemerintah memastikan pembangunan jalan tol Trans Sumatera dari Bakauheni (Lampung) sampai Banda Aceh (NAD). Ini berbeda dari Perpres sebelumnya yang cuma menyatakan pembangunan beberapa ruas tol di Sumatera.
Untuk menautkan Bakauheni-Banda Aceh dengan jalan tol, pemerintah membaginya dalam 24 ruas jalan tol. Sebagai tahap pertama, sebanyak delapan ruas jalan tol akan dibangun, yaitu:  ruas Medan – Binjai, ruas Palembang – Simpang Indralaya, ruas Pekanbaru – Dumai, ruas Bakauheni – Terbanggi Besar; ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang, ruas Pematang Panggang – Kayu Agung, ruas Palembang-Tanjung Api-api, dan ruas Kisaran – Tebing Tinggi.
“Pengoperasian dan pemeliharaan 8 jalan tol dilaksanakan paling lambat akhir tahun 2019,” bunyi Pasal 2A ayat (2) Perpres tersebut. Pada Perpres sebelumnya, pemerintah hanya  menyebutkan empat ruas jalan tol yang harus didahulukan, yaitu ruas Medan – Binjai, ruas Palembang – Simpang Indralaya, ruas Pekanbaru – Dumau, dan ruas Bakauheni – Terbanggi Besar. Selain itu, tak disebutkan tenggat waktu penyelesaiannya.
Adapun pelaksana pembangunan delapan proyek  jalan tol di Sumatera tersebut adalah PT Hutama Karya (Persero). Bahkan, mengacu Pasal 2 ayat (2) Perpres baru itu, Hutama Karya yang diserahi tugas membangun semua 24 ruas tol Trans Sumatera. Perusahaan BUMN ini dapat bekerja sama dengan pihak lain melalui pembentukan anak perusahaan patungan. Namun, Hutama Karya harus menjadi pemegang saham mayoritas di anak usaha itu.
Kalau pembangunan konstruksi jalan tol itu rampung, Hutama Karya dapat mengalihkan hak pengelolaannya ke anak usaha nya. Syaratnya, harus berdasarkan persetujuan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan pertimbangan Menteri BUMN.
(Baca: Proyek Tol Sumatera Terhambat Masalah Lahan)
Sebenarnya, proyek pengerjaan jalan tol Trans Sumatera sudah dimulai beberapa bulan lalu. Jokowi meresmikan pembangunan jalan tol ruas Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api Api (MBBPT) sepanjang 434 kilometer pada April lalu. Selain itu, ruas Pekanbaru – Kandis – Dumai akan dimulai akhir bulan ini.
Namun, pembangunan jalan tol itu menghadapi sejumlah kendala. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan sepanjang 135 kilometer ruas tol Trans Sumatera masih terkendala lahan. Lahan ini berada di daerah Provinsi Riau yakni ruas tol Pekanbaru – Kandis – Dumai.
Kendala lain adalah permodalan. Dalam pembahasan APBN 2016, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan pemerintah senilai Rp 40,4 triliun, termasuk PMN untuk Hutama Karya senilai Rp 3 triliun. Direktur Utama Hutama Karya I Gusti Ngurah Putra pernah menyatakan, akan menyiapkan skenario lain pendanaan, yang salah satunya pinjaman dari lembaga keuangan.
(Baca: PMN Ditunda, Pembangunan Ruas Tol Sumatera Terancam Mangkrak)
Untuk menjamin kelancaran proses pembangunan, Presiden melalui Perpres anyar tersebut memerintahkan Menteri PUPR untuk mengevaluasi pengoperasian jalan tol Sumatera dan melakukan langkah-langkah penyelesaian. Selain itu, memerintahkan para menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati memberikan dukungan untuk percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera. Dukungan itu dituangkan dalam bentuk kesepahaman (service level agreement) antara Hutama Karya dengan para menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati terkait.
Berikut ini 24 ruas jalan tol Trans Sumatera yang akan dibangun Hutama Karya.
  1. Ruas Medan – Binjai
  2. Ruas Palembang – Simpang Indralaya
  3. Ruas Pekanbaru – Dumai
  4. Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar
  5. Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang
  6. Ruas Pematang Panggang – Kayu Agung
  7. Ruas Palembang – Tanjung Api – api
  8. Ruas Kisaran – Tebing Tinggi
  9. Ruas Betung (Sp. Sekayu) – Tempino –Jambi
  10. Ruas Jalan Tol Jambi – Rengat
  11. Ruas Jalan Tol Rengat – Pekanbaru
  12. Ruas Dumai – Sp. Sigambal – Rantau Prapat
  13. Ruas Rantau Prapat – Kisaran
  14. Ruas Binjai – Langsa
  15. Ruas Langsa – Lhokseumawe
  16. Ruas Lhokseumawe – Sigli
  17. Ruas Sigli – Banda Aceh
  18. Ruas Simpang Indralaya – Muara Enim
  19. Ruas Muara Enim – Lahat – Lubuk Linggau
  20. Ruas Lubuk Linggau – Curup –Bengkulu
  21. Ruas Pekanbaru – Bangkinang -Payakumbuh – Bukit Tinggi
  22. Ruas Bukit Tinggi – Padang Panjang -Lubuk Alung – Padang
  23. Ruas Tebing Tinggi – P. Siantar – Prapat – Tarutung – Sibolga
  24. Ruas Batu Ampar – Muka Kuning – Bandara Hang Nadim
- See more at: http://katadata.co.id/berita/2015/11/20/jokowi-tunjuk-hutama-karya-garap-semua-ruas-tol-sumatera#sthash.0PQ6rzzq.dpuf
Rencana pemerintah membangun jalan tol Trans Sumatera semakin jelas dengan adanya payung hukum yang kuat. Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2015 untuk kepastian perencanaan dan kesinambungan pembangunan jalan tol tersebut. Sebelum 2019, sebanyak 8 ruas tol Trans Sumatera ditargetkan sudah beroperasi.
Perpres yang diteken Jokowi pada 22 Oktober lalu itu merevisi Perpres Nomor 124 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Dalam beleid yang anyar, pemerintah memastikan pembangunan jalan tol Trans Sumatera dari Bakauheni (Lampung) sampai Banda Aceh (NAD). Ini berbeda dari Perpres sebelumnya yang cuma menyatakan pembangunan beberapa ruas tol di Sumatera.
Untuk menautkan Bakauheni-Banda Aceh dengan jalan tol, pemerintah membaginya dalam 24 ruas jalan tol. Sebagai tahap pertama, sebanyak delapan ruas jalan tol akan dibangun, yaitu:  ruas Medan – Binjai, ruas Palembang – Simpang Indralaya, ruas Pekanbaru – Dumai, ruas Bakauheni – Terbanggi Besar; ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang, ruas Pematang Panggang – Kayu Agung, ruas Palembang-Tanjung Api-api, dan ruas Kisaran – Tebing Tinggi.
“Pengoperasian dan pemeliharaan 8 jalan tol dilaksanakan paling lambat akhir tahun 2019,” bunyi Pasal 2A ayat (2) Perpres tersebut. Pada Perpres sebelumnya, pemerintah hanya  menyebutkan empat ruas jalan tol yang harus didahulukan, yaitu ruas Medan – Binjai, ruas Palembang – Simpang Indralaya, ruas Pekanbaru – Dumau, dan ruas Bakauheni – Terbanggi Besar. Selain itu, tak disebutkan tenggat waktu penyelesaiannya.
Adapun pelaksana pembangunan delapan proyek  jalan tol di Sumatera tersebut adalah PT Hutama Karya (Persero). Bahkan, mengacu Pasal 2 ayat (2) Perpres baru itu, Hutama Karya yang diserahi tugas membangun semua 24 ruas tol Trans Sumatera. Perusahaan BUMN ini dapat bekerja sama dengan pihak lain melalui pembentukan anak perusahaan patungan. Namun, Hutama Karya harus menjadi pemegang saham mayoritas di anak usaha itu.
Kalau pembangunan konstruksi jalan tol itu rampung, Hutama Karya dapat mengalihkan hak pengelolaannya ke anak usaha nya. Syaratnya, harus berdasarkan persetujuan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan pertimbangan Menteri BUMN.
(Baca: Proyek Tol Sumatera Terhambat Masalah Lahan)
Sebenarnya, proyek pengerjaan jalan tol Trans Sumatera sudah dimulai beberapa bulan lalu. Jokowi meresmikan pembangunan jalan tol ruas Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api Api (MBBPT) sepanjang 434 kilometer pada April lalu. Selain itu, ruas Pekanbaru – Kandis – Dumai akan dimulai akhir bulan ini.
Namun, pembangunan jalan tol itu menghadapi sejumlah kendala. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan sepanjang 135 kilometer ruas tol Trans Sumatera masih terkendala lahan. Lahan ini berada di daerah Provinsi Riau yakni ruas tol Pekanbaru – Kandis – Dumai.
Kendala lain adalah permodalan. Dalam pembahasan APBN 2016, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan pemerintah senilai Rp 40,4 triliun, termasuk PMN untuk Hutama Karya senilai Rp 3 triliun. Direktur Utama Hutama Karya I Gusti Ngurah Putra pernah menyatakan, akan menyiapkan skenario lain pendanaan, yang salah satunya pinjaman dari lembaga keuangan.
(Baca: PMN Ditunda, Pembangunan Ruas Tol Sumatera Terancam Mangkrak)
Untuk menjamin kelancaran proses pembangunan, Presiden melalui Perpres anyar tersebut memerintahkan Menteri PUPR untuk mengevaluasi pengoperasian jalan tol Sumatera dan melakukan langkah-langkah penyelesaian. Selain itu, memerintahkan para menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati memberikan dukungan untuk percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera. Dukungan itu dituangkan dalam bentuk kesepahaman (service level agreement) antara Hutama Karya dengan para menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati terkait.
Berikut ini 24 ruas jalan tol Trans Sumatera yang akan dibangun Hutama Karya.
  1. Ruas Medan – Binjai
  2. Ruas Palembang – Simpang Indralaya
  3. Ruas Pekanbaru – Dumai
  4. Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar
  5. Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang
  6. Ruas Pematang Panggang – Kayu Agung
  7. Ruas Palembang – Tanjung Api – api
  8. Ruas Kisaran – Tebing Tinggi
  9. Ruas Betung (Sp. Sekayu) – Tempino –Jambi
  10. Ruas Jalan Tol Jambi – Rengat
  11. Ruas Jalan Tol Rengat – Pekanbaru
  12. Ruas Dumai – Sp. Sigambal – Rantau Prapat
  13. Ruas Rantau Prapat – Kisaran
  14. Ruas Binjai – Langsa
  15. Ruas Langsa – Lhokseumawe
  16. Ruas Lhokseumawe – Sigli
  17. Ruas Sigli – Banda Aceh
  18. Ruas Simpang Indralaya – Muara Enim
  19. Ruas Muara Enim – Lahat – Lubuk Linggau
  20. Ruas Lubuk Linggau – Curup –Bengkulu
  21. Ruas Pekanbaru – Bangkinang -Payakumbuh – Bukit Tinggi
  22. Ruas Bukit Tinggi – Padang Panjang -Lubuk Alung – Padang
  23. Ruas Tebing Tinggi – P. Siantar – Prapat – Tarutung – Sibolga
  24. Ruas Batu Ampar – Muka Kuning – Bandara Hang Nadim
- See more at: http://katadata.co.id/berita/2015/11/20/jokowi-tunjuk-hutama-karya-garap-semua-ruas-tol-sumatera#sthash.0PQ6rzzq.dpuf
Rencana pemerintah membangun jalan tol Trans Sumatera semakin jelas dengan adanya payung hukum yang kuat. Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2015 untuk kepastian perencanaan dan kesinambungan pembangunan jalan tol tersebut. Sebelum 2019, sebanyak 8 ruas tol Trans Sumatera ditargetkan sudah beroperasi.
Perpres yang diteken Jokowi pada 22 Oktober lalu itu merevisi Perpres Nomor 124 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Dalam beleid yang anyar, pemerintah memastikan pembangunan jalan tol Trans Sumatera dari Bakauheni (Lampung) sampai Banda Aceh (NAD). Ini berbeda dari Perpres sebelumnya yang cuma menyatakan pembangunan beberapa ruas tol di Sumatera.
Untuk menautkan Bakauheni-Banda Aceh dengan jalan tol, pemerintah membaginya dalam 24 ruas jalan tol. Sebagai tahap pertama, sebanyak delapan ruas jalan tol akan dibangun, yaitu:  ruas Medan – Binjai, ruas Palembang – Simpang Indralaya, ruas Pekanbaru – Dumai, ruas Bakauheni – Terbanggi Besar; ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang, ruas Pematang Panggang – Kayu Agung, ruas Palembang-Tanjung Api-api, dan ruas Kisaran – Tebing Tinggi.
“Pengoperasian dan pemeliharaan 8 jalan tol dilaksanakan paling lambat akhir tahun 2019,” bunyi Pasal 2A ayat (2) Perpres tersebut. Pada Perpres sebelumnya, pemerintah hanya  menyebutkan empat ruas jalan tol yang harus didahulukan, yaitu ruas Medan – Binjai, ruas Palembang – Simpang Indralaya, ruas Pekanbaru – Dumau, dan ruas Bakauheni – Terbanggi Besar. Selain itu, tak disebutkan tenggat waktu penyelesaiannya.
Adapun pelaksana pembangunan delapan proyek  jalan tol di Sumatera tersebut adalah PT Hutama Karya (Persero). Bahkan, mengacu Pasal 2 ayat (2) Perpres baru itu, Hutama Karya yang diserahi tugas membangun semua 24 ruas tol Trans Sumatera. Perusahaan BUMN ini dapat bekerja sama dengan pihak lain melalui pembentukan anak perusahaan patungan. Namun, Hutama Karya harus menjadi pemegang saham mayoritas di anak usaha itu.
Kalau pembangunan konstruksi jalan tol itu rampung, Hutama Karya dapat mengalihkan hak pengelolaannya ke anak usaha nya. Syaratnya, harus berdasarkan persetujuan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan pertimbangan Menteri BUMN.
(Baca: Proyek Tol Sumatera Terhambat Masalah Lahan)
Sebenarnya, proyek pengerjaan jalan tol Trans Sumatera sudah dimulai beberapa bulan lalu. Jokowi meresmikan pembangunan jalan tol ruas Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api Api (MBBPT) sepanjang 434 kilometer pada April lalu. Selain itu, ruas Pekanbaru – Kandis – Dumai akan dimulai akhir bulan ini.
Namun, pembangunan jalan tol itu menghadapi sejumlah kendala. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan sepanjang 135 kilometer ruas tol Trans Sumatera masih terkendala lahan. Lahan ini berada di daerah Provinsi Riau yakni ruas tol Pekanbaru – Kandis – Dumai.
Kendala lain adalah permodalan. Dalam pembahasan APBN 2016, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan pemerintah senilai Rp 40,4 triliun, termasuk PMN untuk Hutama Karya senilai Rp 3 triliun. Direktur Utama Hutama Karya I Gusti Ngurah Putra pernah menyatakan, akan menyiapkan skenario lain pendanaan, yang salah satunya pinjaman dari lembaga keuangan.
(Baca: PMN Ditunda, Pembangunan Ruas Tol Sumatera Terancam Mangkrak)
Untuk menjamin kelancaran proses pembangunan, Presiden melalui Perpres anyar tersebut memerintahkan Menteri PUPR untuk mengevaluasi pengoperasian jalan tol Sumatera dan melakukan langkah-langkah penyelesaian. Selain itu, memerintahkan para menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati memberikan dukungan untuk percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera. Dukungan itu dituangkan dalam bentuk kesepahaman (service level agreement) antara Hutama Karya dengan para menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati terkait.
Berikut ini 24 ruas jalan tol Trans Sumatera yang akan dibangun Hutama Karya.
  1. Ruas Medan – Binjai
  2. Ruas Palembang – Simpang Indralaya
  3. Ruas Pekanbaru – Dumai
  4. Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar
  5. Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang
  6. Ruas Pematang Panggang – Kayu Agung
  7. Ruas Palembang – Tanjung Api – api
  8. Ruas Kisaran – Tebing Tinggi
  9. Ruas Betung (Sp. Sekayu) – Tempino –Jambi
  10. Ruas Jalan Tol Jambi – Rengat
  11. Ruas Jalan Tol Rengat – Pekanbaru
  12. Ruas Dumai – Sp. Sigambal – Rantau Prapat
  13. Ruas Rantau Prapat – Kisaran
  14. Ruas Binjai – Langsa
  15. Ruas Langsa – Lhokseumawe
  16. Ruas Lhokseumawe – Sigli
  17. Ruas Sigli – Banda Aceh
  18. Ruas Simpang Indralaya – Muara Enim
  19. Ruas Muara Enim – Lahat – Lubuk Linggau
  20. Ruas Lubuk Linggau – Curup –Bengkulu
  21. Ruas Pekanbaru – Bangkinang -Payakumbuh – Bukit Tinggi
  22. Ruas Bukit Tinggi – Padang Panjang -Lubuk Alung – Padang
  23. Ruas Tebing Tinggi – P. Siantar – Prapat – Tarutung – Sibolga
  24. Ruas Batu Ampar – Muka Kuning – Bandara Hang Nadim
- See more at: http://katadata.co.id/berita/2015/11/20/jokowi-tunjuk-hutama-karya-garap-semua-ruas-tol-sumatera#sthash.0PQ6rzzq.dpuf
Rencana pemerintah membangun jalan tol Trans Sumatera semakin jelas dengan adanya payung hukum yang kuat. Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2015 untuk kepastian perencanaan dan kesinambungan pembangunan jalan tol tersebut. Sebelum 2019, sebanyak 8 ruas tol Trans Sumatera ditargetkan sudah beroperasi.
Perpres yang diteken Jokowi pada 22 Oktober lalu itu merevisi Perpres Nomor 124 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Dalam beleid yang anyar, pemerintah memastikan pembangunan jalan tol Trans Sumatera dari Bakauheni (Lampung) sampai Banda Aceh (NAD). Ini berbeda dari Perpres sebelumnya yang cuma menyatakan pembangunan beberapa ruas tol di Sumatera.
Untuk menautkan Bakauheni-Banda Aceh dengan jalan tol, pemerintah membaginya dalam 24 ruas jalan tol. Sebagai tahap pertama, sebanyak delapan ruas jalan tol akan dibangun, yaitu:  ruas Medan – Binjai, ruas Palembang – Simpang Indralaya, ruas Pekanbaru – Dumai, ruas Bakauheni – Terbanggi Besar; ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang, ruas Pematang Panggang – Kayu Agung, ruas Palembang-Tanjung Api-api, dan ruas Kisaran – Tebing Tinggi.
“Pengoperasian dan pemeliharaan 8 jalan tol dilaksanakan paling lambat akhir tahun 2019,” bunyi Pasal 2A ayat (2) Perpres tersebut. Pada Perpres sebelumnya, pemerintah hanya  menyebutkan empat ruas jalan tol yang harus didahulukan, yaitu ruas Medan – Binjai, ruas Palembang – Simpang Indralaya, ruas Pekanbaru – Dumau, dan ruas Bakauheni – Terbanggi Besar. Selain itu, tak disebutkan tenggat waktu penyelesaiannya.
Adapun pelaksana pembangunan delapan proyek  jalan tol di Sumatera tersebut adalah PT Hutama Karya (Persero). Bahkan, mengacu Pasal 2 ayat (2) Perpres baru itu, Hutama Karya yang diserahi tugas membangun semua 24 ruas tol Trans Sumatera. Perusahaan BUMN ini dapat bekerja sama dengan pihak lain melalui pembentukan anak perusahaan patungan. Namun, Hutama Karya harus menjadi pemegang saham mayoritas di anak usaha itu.
Kalau pembangunan konstruksi jalan tol itu rampung, Hutama Karya dapat mengalihkan hak pengelolaannya ke anak usaha nya. Syaratnya, harus berdasarkan persetujuan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan pertimbangan Menteri BUMN.
(Baca: Proyek Tol Sumatera Terhambat Masalah Lahan)
Sebenarnya, proyek pengerjaan jalan tol Trans Sumatera sudah dimulai beberapa bulan lalu. Jokowi meresmikan pembangunan jalan tol ruas Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api Api (MBBPT) sepanjang 434 kilometer pada April lalu. Selain itu, ruas Pekanbaru – Kandis – Dumai akan dimulai akhir bulan ini.
Namun, pembangunan jalan tol itu menghadapi sejumlah kendala. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan sepanjang 135 kilometer ruas tol Trans Sumatera masih terkendala lahan. Lahan ini berada di daerah Provinsi Riau yakni ruas tol Pekanbaru – Kandis – Dumai.
Kendala lain adalah permodalan. Dalam pembahasan APBN 2016, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan pemerintah senilai Rp 40,4 triliun, termasuk PMN untuk Hutama Karya senilai Rp 3 triliun. Direktur Utama Hutama Karya I Gusti Ngurah Putra pernah menyatakan, akan menyiapkan skenario lain pendanaan, yang salah satunya pinjaman dari lembaga keuangan.
(Baca: PMN Ditunda, Pembangunan Ruas Tol Sumatera Terancam Mangkrak)
Untuk menjamin kelancaran proses pembangunan, Presiden melalui Perpres anyar tersebut memerintahkan Menteri PUPR untuk mengevaluasi pengoperasian jalan tol Sumatera dan melakukan langkah-langkah penyelesaian. Selain itu, memerintahkan para menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati memberikan dukungan untuk percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera. Dukungan itu dituangkan dalam bentuk kesepahaman (service level agreement) antara Hutama Karya dengan para menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati terkait.
Berikut ini 24 ruas jalan tol Trans Sumatera yang akan dibangun Hutama Karya.
  1. Ruas Medan – Binjai
  2. Ruas Palembang – Simpang Indralaya
  3. Ruas Pekanbaru – Dumai
  4. Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar
  5. Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang
  6. Ruas Pematang Panggang – Kayu Agung
  7. Ruas Palembang – Tanjung Api – api
  8. Ruas Kisaran – Tebing Tinggi
  9. Ruas Betung (Sp. Sekayu) – Tempino –Jambi
  10. Ruas Jalan Tol Jambi – Rengat
  11. Ruas Jalan Tol Rengat – Pekanbaru
  12. Ruas Dumai – Sp. Sigambal – Rantau Prapat
  13. Ruas Rantau Prapat – Kisaran
  14. Ruas Binjai – Langsa
  15. Ruas Langsa – Lhokseumawe
  16. Ruas Lhokseumawe – Sigli
  17. Ruas Sigli – Banda Aceh
  18. Ruas Simpang Indralaya – Muara Enim
  19. Ruas Muara Enim – Lahat – Lubuk Linggau
  20. Ruas Lubuk Linggau – Curup –Bengkulu
  21. Ruas Pekanbaru – Bangkinang -Payakumbuh – Bukit Tinggi
  22. Ruas Bukit Tinggi – Padang Panjang -Lubuk Alung – Padang
  23. Ruas Tebing Tinggi – P. Siantar – Prapat – Tarutung – Sibolga
  24. Ruas Batu Ampar – Muka Kuning – Bandara Hang Nadim
- See more at: http://katadata.co.id/berita/2015/11/20/jokowi-tunjuk-hutama-karya-garap-semua-ruas-tol-sumatera#sthash.0PQ6rzzq.dpuf
Rencana pemerintah membangun jalan tol Trans Sumatera semakin jelas dengan adanya payung hukum yang kuat. Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2015 untuk kepastian perencanaan dan kesinambungan pembangunan jalan tol tersebut. Sebelum 2019, sebanyak 8 ruas tol Trans Sumatera ditargetkan sudah beroperasi.
Perpres yang diteken Jokowi pada 22 Oktober lalu itu merevisi Perpres Nomor 124 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Dalam beleid yang anyar, pemerintah memastikan pembangunan jalan tol Trans Sumatera dari Bakauheni (Lampung) sampai Banda Aceh (NAD). Ini berbeda dari Perpres sebelumnya yang cuma menyatakan pembangunan beberapa ruas tol di Sumatera.
Untuk menautkan Bakauheni-Banda Aceh dengan jalan tol, pemerintah membaginya dalam 24 ruas jalan tol. Sebagai tahap pertama, sebanyak delapan ruas jalan tol akan dibangun, yaitu:  ruas Medan – Binjai, ruas Palembang – Simpang Indralaya, ruas Pekanbaru – Dumai, ruas Bakauheni – Terbanggi Besar; ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang, ruas Pematang Panggang – Kayu Agung, ruas Palembang-Tanjung Api-api, dan ruas Kisaran – Tebing Tinggi.
“Pengoperasian dan pemeliharaan 8 jalan tol dilaksanakan paling lambat akhir tahun 2019,” bunyi Pasal 2A ayat (2) Perpres tersebut. Pada Perpres sebelumnya, pemerintah hanya  menyebutkan empat ruas jalan tol yang harus didahulukan, yaitu ruas Medan – Binjai, ruas Palembang – Simpang Indralaya, ruas Pekanbaru – Dumau, dan ruas Bakauheni – Terbanggi Besar. Selain itu, tak disebutkan tenggat waktu penyelesaiannya.
Adapun pelaksana pembangunan delapan proyek  jalan tol di Sumatera tersebut adalah PT Hutama Karya (Persero). Bahkan, mengacu Pasal 2 ayat (2) Perpres baru itu, Hutama Karya yang diserahi tugas membangun semua 24 ruas tol Trans Sumatera. Perusahaan BUMN ini dapat bekerja sama dengan pihak lain melalui pembentukan anak perusahaan patungan. Namun, Hutama Karya harus menjadi pemegang saham mayoritas di anak usaha itu.
Kalau pembangunan konstruksi jalan tol itu rampung, Hutama Karya dapat mengalihkan hak pengelolaannya ke anak usaha nya. Syaratnya, harus berdasarkan persetujuan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan pertimbangan Menteri BUMN.
(Baca: Proyek Tol Sumatera Terhambat Masalah Lahan)
Sebenarnya, proyek pengerjaan jalan tol Trans Sumatera sudah dimulai beberapa bulan lalu. Jokowi meresmikan pembangunan jalan tol ruas Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api Api (MBBPT) sepanjang 434 kilometer pada April lalu. Selain itu, ruas Pekanbaru – Kandis – Dumai akan dimulai akhir bulan ini.
Namun, pembangunan jalan tol itu menghadapi sejumlah kendala. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan sepanjang 135 kilometer ruas tol Trans Sumatera masih terkendala lahan. Lahan ini berada di daerah Provinsi Riau yakni ruas tol Pekanbaru – Kandis – Dumai.
Kendala lain adalah permodalan. Dalam pembahasan APBN 2016, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan pemerintah senilai Rp 40,4 triliun, termasuk PMN untuk Hutama Karya senilai Rp 3 triliun. Direktur Utama Hutama Karya I Gusti Ngurah Putra pernah menyatakan, akan menyiapkan skenario lain pendanaan, yang salah satunya pinjaman dari lembaga keuangan.
(Baca: PMN Ditunda, Pembangunan Ruas Tol Sumatera Terancam Mangkrak)
Untuk menjamin kelancaran proses pembangunan, Presiden melalui Perpres anyar tersebut memerintahkan Menteri PUPR untuk mengevaluasi pengoperasian jalan tol Sumatera dan melakukan langkah-langkah penyelesaian. Selain itu, memerintahkan para menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati memberikan dukungan untuk percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera. Dukungan itu dituangkan dalam bentuk kesepahaman (service level agreement) antara Hutama Karya dengan para menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati terkait.
Berikut ini 24 ruas jalan tol Trans Sumatera yang akan dibangun Hutama Karya.
  1. Ruas Medan – Binjai
  2. Ruas Palembang – Simpang Indralaya
  3. Ruas Pekanbaru – Dumai
  4. Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar
  5. Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang
  6. Ruas Pematang Panggang – Kayu Agung
  7. Ruas Palembang – Tanjung Api – api
  8. Ruas Kisaran – Tebing Tinggi
  9. Ruas Betung (Sp. Sekayu) – Tempino –Jambi
  10. Ruas Jalan Tol Jambi – Rengat
  11. Ruas Jalan Tol Rengat – Pekanbaru
  12. Ruas Dumai – Sp. Sigambal – Rantau Prapat
  13. Ruas Rantau Prapat – Kisaran
  14. Ruas Binjai – Langsa
  15. Ruas Langsa – Lhokseumawe
  16. Ruas Lhokseumawe – Sigli
  17. Ruas Sigli – Banda Aceh
  18. Ruas Simpang Indralaya – Muara Enim
  19. Ruas Muara Enim – Lahat – Lubuk Linggau
  20. Ruas Lubuk Linggau – Curup –Bengkulu
  21. Ruas Pekanbaru – Bangkinang -Payakumbuh – Bukit Tinggi
  22. Ruas Bukit Tinggi – Padang Panjang -Lubuk Alung – Padang
  23. Ruas Tebing Tinggi – P. Siantar – Prapat – Tarutung – Sibolga
  24. Ruas Batu Ampar – Muka Kuning – Bandara Hang Nadim
- See more at: http://katadata.co.id/berita/2015/11/20/jokowi-tunjuk-hutama-karya-garap-semua-ruas-tol-sumatera#sthash.0PQ6rzzq.dpuf

Kamis, 17 Desember 2015

Perkembangan Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar dan Tol Palindra 16 Desember 2015

Perkembangan Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar dan Tol Palindra 16 Desember 2015

Slide29

Slide30
Slide31
Slide32
Slide33


Slide36
Slide37
Slide44
Slide54

Slide55
Sumber : http://www.bumn.go.id/hutamakarya/berita/327/Perkembangan.Jalan.Tol.Bakauheni.-.Terbanggi.Besar.16.Desember.2015

Perkembangan Jalan Tol Palembang - Indralaya 16 Desember 2015

Slide15
Slide16
Slide17
Slide18

Slide20
Slide21
Slide22
Slide23
Slide24
Slide26
Slide27














Slide28
    sumber : http://www.bumn.go.id/hutamakarya/berita/326/Perkembangan.Jalan.Tol.Palembang.-.Indralaya.16.Desember.2015